Rekonsiliasi Kiai Pasca Pilpres

Kiai selalu terlibat-aktif dalam perhelatan pesta demokrasi, tak terkecuali pada Pilpres 9 Juli kemarin. Dukungan tokoh agama merata terhadap dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
<>
Kedua pasangan capres-cawapres tampaknya juga masih mengakui kekuasaan kiai untuk mendulang dukungan dari pemilih muslim tradisional, sekalipun sebagian orang mulai apatis terhadap kiai yang terjun ke politik praktis. Baik pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla, jauh-jauh hari sebelum pilpres sudah melakukan safari ke berbagai kiai.

Fenomina ini indikasi bahwa kiai masih menjadi primadona sebagai sumber legitimasi politik. Kiai sebagai elite sosial memang memiliki pengaruh signifikan di tengah-tengah masyarakat. Merangkul kiai bagian dari strategi pemenangan.

Di mata umatnya, kiai memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, termasuk dalam mengarahkan pandangan dan pilihan masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya. Kiai adalah referensi umat dalam segala hal. Hal ini yang membuat kiai selalu diperhitungkan dalam setiap pusaran perebutan kekuasaan.

Kiai sendiri menjustifikasi aktivitas politiknya sebagai bagian dari dakwah, amar makruf nahi munkar. Menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks ini, menyeru umat untuk memilih pemimpin yang dianggap paling baik, maslahat, dan cocok memimpin negara.

Keterlibatan kiai yang intens terhadap dinamika politik yang penuh persaingan, kiai pada akhirnya juga terlibat persaingan di antara sesama komunitasnya. Friksi bahkan konflik politik antar kiai tak terelakkan sebagai imbas dari perbedaan dukungan. Pertanyaanya, apakah perselisihanitu langgeng hingga pilpres kemarin?

Tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Demikian juga dengan persaingan antar kiai akibat berbedaan pilihan politik. Perselisihan antar kiai dalam pesta demokrasi hanya bersifat sementara. Perselisihan berakhir seiring dengan terpilihnya satu pasangan kandidat.

Konflik dan perseteruan kiai dalam momentum politik tertentu tidak menghalanginya untuk menjalin kerja sama dalam momentum politik yang lain (hlm. 227). Dr. Munawar Fuad Noeh memotret fenomena lunturnya perselisihan kiai pada Pilkada Pasuruan dan Pilgub Jawa Timur pasca Pilpres 2004. 

Pada Pilpres 2004, Kiai Mas Subadar (Pesantren Besuk) mendukung pasangan capres-cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid, sementara Kiai Nawawi Abdul Jalil (Pesantren Sidogiri) mendukung pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Kedua kiai kharismatik Pasuruan itu terlibat perang sengit membela jagoannya masing-masing.

Poros Kiai Subadar mempertanyakan dalil teologis dukungan poros Kiai Nawawi Abdul Jalil. Poros Kiai Subadar mengeluarkan fatwa tidak sahnya perempuan menjadi presiden, yang artinya tidak sah jika umat Islam memilih pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (hlm. 106).

Poros Kiai Nawawi Abdul Jalil menolak fatwa tersebut. Poros ini mengeluarkan fatwa tandingan berupa seruan ulama pengasuh pondok pesantren. Sebanyak 25 kiai menandatangani fatwa tersebut di Madinah, setelah berkonsultasi ke Muhammad bin Alawi al-Maliki (hlm. 109-110).

Perselisihan tersebut tak terlihat pada Pilgub Jawa Timur yang digelar pada November 2008. Pada kesempatan itu, dua tokoh NU berhadap-hadapan untuk menjadi pemimpin Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Ketua Umum Ansor) mendampingi Soekarwo, dan Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat). Kiai Subadar dan Kiai Abdul Jalil bersatu dalam barisan pendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf (hlm. 241-242).

Dalam kasus Pasuruan, peta rekonsiliasi politik kiai ditentukan dua faktor. Pertama, netralitas sikap NU. Netralitas sikap NU menjadi buffer yang menjaga ketegangan antar kiai tetap berjalan lancar. Kedua, kekuatan pihak luar (politisi) yang mampu mengumpulkan kiai-kiai yang awalnya berseteru untuk berada dalam satu buku (hlm. 243).
Buku Kyai di Panggung Pemilu; dari Kyai Khos hingga High Cost, hasil penelitian disertasi Dr. Munawar Fuad Noeh untuk meraih gelar doktor di Universtity Malaya, Malaysia, menapak tilas Pilpres 2004. Pengamat politik menyebut Pilpres 2004 di Jawa Timur sebagai pembangkangan kiai.

Secara saintifik maupun praktis, peran kiai dalam pilpres yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat itu amat penting menjadi kajian, untuk melihat sejauh mana pengaruh kiai terhadap tahapan dan proses Pilpres 2004 yang memenangkan pasangan capres yang tidak banyak didukung kiai, Susilo Bambang Yodhoyono-Jusuf Kalla. Tak boleh dilewatkan, sebagai tolok ukur Pilpres 2009, 2014, dan seterusnya. Namun, tidak bisa digeneralisir, karena objek kajian hanya Provinsi Jawa Timur. 

Data Buku:
Judul: Kyai di Panggung Pemilu
Penulis: Dr. Munawar Fuad Noeh
Penerbit: Renebook
Terbitan: Pertama, April 2014
Tebal: 306 halaman
ISBN: 978-602-1201-07-7
Peresensi: M. Kamil Akhyari, Aktivis Muda NU. Jurnalis. Tinggal di Sumenep, Madura