Bangkit Bergerak: Menelusuri Pergulatan NU di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta
NU Online · Ahad, 15 November 2026 | 21:00 WIB
Amsar A. Dulmanan
Kolumnis
Buku Bangkit Bergerak: Pergulatan Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Banten, dan Jakarta (1926–1941) karya Abdullah Alawi merupakan sumbangan penting bagi historiografi Nahdlatul Ulama (NU), khususnya dalam mengungkap dinamika pertumbuhan organisasi keagamaan dan sosial tersebut di kawasan barat Pulau Jawa pada masa kolonial. Diterbitkan oleh GDN Press bekerja sama dengan NU Online pada 2026, buku ini memperluas pemahaman tentang perkembangan NU yang selama ini lebih banyak ditelusuri melalui pusat-pusat pertumbuhan organisasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura.
Keistimewaan buku ini tidak semata-mata terletak pada penambahan informasi geografis mengenai persebaran NU, tetapi juga pada kemampuannya merekonstruksi proses pembentukan organisasi melalui hubungan antara tradisi keilmuan Islam, jaringan ulama, institusi pesantren, mobilisasi sosial, dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, sejarah NU di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta tidak hanya dipahami sebagai proses perluasan cabang organisasi, tetapi juga sebagai pergulatan masyarakat Muslim dalam membangun kekuatan sosial-keagamaan di tengah perubahan masyarakat kolonial.
Buku ini disusun dalam 12 bab yang menggambarkan perjalanan NU sejak kemunculan organisasi, pembentukan jaringan ulama, perintisan cabang, hingga perkembangan aktivitas sosial dan hubungannya dengan berbagai perkumpulan lain. Susunan tersebut menunjukkan bahwa penulis berupaya menempatkan sejarah NU sebagai proses yang berlangsung secara bertahap. Dimulai dari fondasi ideologis dan keilmuan, proses itu berlanjut pada pembentukan jaringan organisasi hingga berkembang menjadi gerakan sosial yang berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.
Fondasi keilmuan dan jaringan ulama
Bab pertama menguraikan kemunculan dan perkembangan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagai landasan untuk memahami konteks historis pendirian organisasi. Pembahasan meliputi Komite Hijaz, pendirian NU pada 1926, motif keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, motif kebangsaan, tujuan organisasi, struktur manajemen, pengesahan hukum, hingga percepatan perkembangan organisasi (hlm. 1–25).
Uraian tersebut memperlihatkan bahwa pendirian NU tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun institusi yang memiliki landasan teologis sekaligus orientasi sosial-kebangsaan. Dari perspektif sejarah intelektual, pembentukan NU merupakan artikulasi antara kesinambungan tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan berorganisasi dalam menghadapi perubahan zaman.
Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekadar identitas teologis, melainkan juga menjadi landasan pembentukan otoritas keagamaan, pengorganisasian ulama, dan pengembangan kehidupan sosial umat. Sementara motif kebangsaan menunjukkan bahwa orientasi organisasi tidak berhenti pada kepentingan internal keagamaan, tetapi juga bersinggungan dengan kehidupan masyarakat dan persoalan kebangsaan.
Dimensi tersebut memperoleh penjelasan lebih lanjut dalam bab kedua yang membahas para ulama NU dan sanad keilmuannya. Pembahasan mengenai kebangkitan ulama, guru-guru ulama Nusantara, para pendiri NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari, sanad keilmuan beliau, serta KH Abdul Wahab Chasbullah memberikan gambaran tentang fondasi otoritas keagamaan yang menopang perkembangan organisasi.
Aspek sanad menjadi penting karena memperlihatkan bahwa otoritas ulama tidak semata-mata dibentuk oleh kedudukan struktural atau pengakuan sosial, tetapi juga melalui mata rantai transmisi pengetahuan, hubungan guru dan murid, serta kesinambungan tradisi keilmuan. Dalam konteks ini, pesantren menjadi institusi yang memungkinkan reproduksi pengetahuan keislaman sekaligus pembentukan jaringan sosial ant ulama. Dengan demikian, perkembangan NU dapat dibaca sebagai pertemuan antara legitimasi keilmuan, otoritas keagamaan, dan kapasitas organisasi (hlm. 43–63).
Bab ketiga memperluas perspektif tersebut dengan membahas perkembangan Islam dan pesantren di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Uraiannya mencakup kedatangan Islam di kawasan tersebut, perkembangan pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, lembaga pendidikan Islam, sanad keilmuan para kiai, silsilah nasab ulama pesantren, serta faktor-faktor penerimaan NU di Jawa Barat (hlm. 65–97).
Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa NU tidak tumbuh di ruang sosial yang kosong. Organisasi ini hadir di tengah masyarakat yang telah memiliki tradisi keagamaan, jaringan pesantren, otoritas kiai, dan hubungan sosial yang berkembang secara historis.
Karena itu, penerimaan NU di kawasan barat Jawa tidak cukup dijelaskan melalui keputusan pendirian cabang atau instruksi pengurus pusat. Proses tersebut juga perlu dipahami melalui kedekatan organisasi dengan tradisi keagamaan masyarakat, kesinambungan sanad keilmuan, dan kemampuan para ulama membangun hubungan sosial dengan komunitas setempat.
Dari jaringan ulama menuju pelembagaan organisasi
Setelah menjelaskan fondasi historis dan keilmuan, buku ini memasuki pembahasan mengenai pengembangan organisasi. Bab keempat menguraikan perintisan cabang, struktur kepengurusan, tugas cabang, skema penguatan organisasi, ragam pola perintisan, serta strategi pengembangan NU di Jawa bagian barat. Pembahasan tersebut kemudian diperinci dalam bab kelima, keenam, dan ketujuh melalui rekonstruksi pembentukan serta perkembangan cabang-cabang NU di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten (hlm. 99–215).
Pemaparan mengenai cabang Tasikmalaya, Cirebon, Bandung, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Ciamis, Garut, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Batavia, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Pandeglang, Serang, dan Rangkasbitung menunjukkan bahwa perkembangan NU berlangsung melalui proses yang tidak seragam. Setiap daerah memiliki pengalaman sosial, kondisi kelembagaan, jaringan ulama, dan pola penerimaan yang berbeda.
Dari perspektif sosiologi organisasi, pembentukan cabang-cabang tersebut dapat dipahami sebagai proses pelembagaan gerakan sosial. Otoritas keagamaan yang sebelumnya bertumpu pada hubungan personal antara kiai, santri, dan masyarakat secara bertahap memperoleh bentuk kelembagaan melalui kepengurusan, pembagian tugas, aturan organisasi, dan jaringan antarcabang.
Perubahan tersebut penting karena memungkinkan gerakan keagamaan berkembang melampaui hubungan individual dan membangun kapasitas kolektif yang lebih luas.
Baca Juga
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
Salah satu kontribusi penting buku ini ialah memperlihatkan bahwa pertumbuhan NU bukan sekadar hasil ekspansi administratif pengurus pusat. Perkembangan organisasi juga bergantung pada inisiatif ulama dan masyarakat lokal, kemampuan membangun jaringan, serta proses negosiasi dengan lingkungan sosial masing-masing daerah.
Bab kedelapan dan kesembilan memberikan gambaran lebih konkret mengenai aktivitas dan tata kelola organisasi. Kegiatan para ulama, penyiaran NU kepada masyarakat, pembentukan ranting, perekrutan anggota, pengadaan kantor, pembentukan Ansor Nahdlatoel Oelama, pelibatan perempuan melalui Muslimat, serta hubungan dengan perkumpulan lain menunjukkan bahwa organisasi dibangun melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial (hlm. 217–260).
Sementara itu, pembahasan mengenai penyelenggaraan muktamar, putusan dan laporan muktamar, pertemuan setelah muktamar, serta konferensi wilayah di Bandung pada 1937, Tasikmalaya pada 1938, dan Jakarta pada 1940 memperlihatkan perkembangan mekanisme koordinasi dan konsolidasi organisasi (hlm. 263–317).
Penguatan kegiatan pemuda dan perempuan, pertemuan rutin, serta pembaruan kepengurusan menjadi bagian dari upaya membangun kesinambungan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa NU pada periode tersebut mulai mengembangkan tata kelola yang menghubungkan otoritas ulama dengan mekanisme kelembagaan.
Dalam perspektif sosiologi organisasi, proses tersebut memperlihatkan peralihan dari gerakan yang terutama ditopang jaringan personal menuju organisasi dengan struktur, aturan, mekanisme koordinasi, dan pembagian peran. Meskipun demikian, hubungan antara otoritas tradisional ulama dan rasionalisasi manajemen organisasi tetap menjadi aspek menarik untuk dicermati lebih lanjut.
Pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan gerakan sosial
Dimensi gerakan sosial NU semakin terlihat dalam bab kesepuluh yang membahas perkembangan cabang-cabang NU di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Pengembangan pendidikan, pengelolaan zakat dan zakat fitrah, koperasi, aktivitas sosial, penerbitan media, serta kegiatan Muslimat memperlihatkan bahwa organisasi tidak hanya berorientasi pada penguatan struktur internal, tetapi juga berupaya menjawab kebutuhan masyarakat (hlm. 325–378).
Dalam bidang kesehatan, keberadaan klinik kesehatan NU di Serang pada 1934 serta peresmian rumah sakit atau poliklinik (hulphospitaal) di Ciparay, Bandung, pada 1941 menunjukkan perhatian organisasi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kehadiran fasilitas tersebut memiliki arti penting dalam konteks kolonial, ketika akses terhadap pelayanan medis modern belum tersebar secara merata.
Di bidang ekonomi, pembentukan Coperatie Kaoem Muslimin oleh KH Abdul Chalim sejak 1929, perkembangan koperasi di sejumlah cabang, serta pengelolaan zakat memperlihatkan perhatian NU terhadap kemandirian ekonomi dan solidaritas sosial.
Praktik tersebut penting dibaca sebagai upaya membangun kemandirian komunitas di tengah struktur ekonomi kolonial yang ditandai ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kemandirian ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu memperoleh penghasilan, tetapi juga kapasitas organisasi membangun solidaritas, mengelola dana, dan mendistribusikan manfaat secara kolektif.
Dengan demikian, gerakan sosial NU dapat dipahami sebagai perpaduan antara orientasi keagamaan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Dalam bidang pendidikan dan literasi, penerbitan Al-Mawaidz di Tasikmalaya, pembentukan Majelis Pers NO Purwakarta, serta pengembangan media organisasi memperlihatkan pentingnya pers sebagai instrumen penyebaran pengetahuan dan penguatan organisasi. Penggunaan bahasa lokal dalam media juga memiliki arti strategis karena memungkinkan gagasan keagamaan menjangkau masyarakat dengan latar sosial dan pendidikan yang beragam.
Kegiatan pendidikan dan media tersebut memiliki makna yang melampaui pendidikan dalam pengertian formal. Literasi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, mengikuti perkembangan informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, media dan pendidikan dapat dipahami sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif. Gagasan keagamaan tidak hanya diwariskan melalui hubungan langsung antara kiai dan santri, tetapi juga disebarkan melalui bacaan, sekolah, kursus, dan jaringan organisasi.
Perhatian terhadap perempuan juga menjadi bagian penting dalam rekonstruksi sejarah tersebut. Pembahasan mengenai Muslimat NU di Bandung, Indramayu, dan Purwakarta memperlihatkan bahwa perempuan memiliki ruang dalam perluasan kegiatan sosial-keagamaan NU. Dalam konteks masyarakat kolonial yang memiliki batasan sosial dan gender, kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan, membangun organisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik memiliki arti historis tersendiri (hlm. 369–378).
Fakta tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kesetaraan gender telah terwujud sepenuhnya di lingkungan NU pada masa itu. Namun, hal tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengkaji negosiasi antara tradisi keagamaan, norma sosial, dan perluasan peran perempuan.
Karena itu, sejarah NU perlu ditulis bukan hanya sebagai sejarah para kiai dan pemimpin laki-laki, melainkan juga sebagai sejarah partisipasi perempuan dalam pembentukan kehidupan organisasi.
Tantangan organisasi dan dinamika kekuasaan kolonial
Keberhasilan pengembangan organisasi tidak berlangsung tanpa hambatan. Bab kesebelas secara khusus menguraikan berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi NU. Persoalan kepengurusan, pelanggaran aturan, anggota yang tidak membayar iuran, stigma negatif, tuduhan Wahabi, tuduhan mengutamakan kepentingan ekonomi, hingga tuduhan menyebarkan agama baru memperlihatkan bahwa organisasi harus menghadapi persoalan legitimasi dan penerimaan sosial (hlm. 379–394).
Tantangan tersebut semakin kompleks karena NU berhadapan dengan struktur kekuasaan kolonial. Pengawasan kepolisian, tekanan wedana, camat, bupati, dan lurah, penangkapan anggota Ansor, serta diskriminasi perusahaan menunjukkan adanya relasi kuasa yang memengaruhi ruang gerak organisasi (hlm. 396–405).
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan NU tidak berlangsung dalam lingkungan yang sepenuhnya bebas, melainkan melalui proses negosiasi dan penyesuaian terhadap struktur pemerintahan kolonial.
Dari perspektif sosiologi politik, situasi tersebut dapat dibaca sebagai hubungan antara organisasi masyarakat, otoritas tradisional, dan kekuasaan kolonial. NU harus membangun legitimasi internal sekaligus mempertahankan eksistensinya di tengah pengawasan eksternal.
Meskipun demikian, penting untuk tidak menyederhanakan seluruh aktivitas NU sebagai bentuk perlawanan politik langsung. Hubungan organisasi dengan kekuasaan kolonial dapat mencakup negosiasi, penyesuaian, pembatasan, maupun penolakan terhadap kebijakan tertentu. Pembedaan ini diperlukan agar pembacaan sejarah tetap proporsional.
Bab kedua belas menutup pembahasan dengan menguraikan hubungan dan persinggungan NU dengan berbagai perkumpulan lain, seperti Muhammadiyah, Persarikatan Ulama, Persatuan Islam (Persis), Permufakatan Islam Bandung, Majelis Ahli Soennah Singaparna, kelompok adat, dan Comite Panolak Syubhat.
Uraian mengenai persinggungan dan kerja sama antarperkumpulan tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan organisasi Islam pada masa kolonial berlangsung dalam ruang sosial yang plural dan kompetitif (hlm. 411–439).
Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa perkembangan NU tidak dapat dipahami secara terpisah dari dinamika organisasi-organisasi Islam lainnya. Perbedaan pandangan keagamaan, strategi dakwah, orientasi kelembagaan, dan basis sosial melahirkan hubungan yang terkadang bersifat kompetitif, tetapi dalam situasi tertentu juga memungkinkan kerja sama.
Dengan demikian, sejarah NU bukan hanya sejarah konsolidasi internal, melainkan juga sejarah interaksi dan kontestasi dalam kehidupan masyarakat Muslim.
Kontribusi historiografis dan catatan kritis
Dari sudut pandang historiografi, kekuatan buku ini terletak pada keluasan cakupan pembahasan dan upaya memperlihatkan keterhubungan antara sejarah intelektual, sejarah organisasi, dan sejarah sosial. Penggunaan sumber-sumber sezaman, termasuk media internal NU seperti Swara Nahdlatoel Oelama, Oetoesan Nahdlatoel Oelama, Berita Nahdlatoel Oelama, dan Al-Mawaidz, serta surat kabar umum memberikan peluang untuk menelusuri perkembangan organisasi melalui beragam jejak dokumenter.
Pemanfaatan sumber-sumber tersebut menjadi penting karena sejarah organisasi tidak cukup direkonstruksi melalui keputusan resmi dan catatan kepengurusan. Aktivitas sosial, perdebatan keagamaan, serta hubungan antarorganisasi juga dapat ditelusuri melalui pemberitaan dan publikasi sezaman.
Meskipun demikian, secara kritis, keluasan deskripsi historis perlu selalu diimbangi dengan kedalaman analisis. Pembaca akademis perlu mencermati bagaimana penulis melakukan kritik sumber, membedakan laporan internal organisasi dengan fakta yang telah diverifikasi, serta menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perkembangan jaringan ulama, pembentukan cabang, dan penerimaan NU di masyarakat.
Demikian pula, hubungan antara sanad keilmuan, silsilah nasab, otoritas kiai, dan legitimasi sosial merupakan persoalan yang menarik untuk dianalisis lebih jauh. Keempatnya saling berhubungan, tetapi tidak selalu identik.
Kajian komparatif antara perkembangan NU di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta dengan wilayah lain juga akan memperkaya pemahaman mengenai variasi pertumbuhan organisasi. Apakah pola pembentukan cabang di kawasan barat memiliki karakter berbeda dengan kawasan lain? Sejauh mana jaringan pesantren dan sanad keilmuan menentukan kecepatan penerimaan organisasi? Bagaimana hubungan antara otoritas ulama lokal dan kebijakan pengurus pusat dalam membentuk struktur organisasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi penelitian lanjutan sekaligus menunjukkan bahwa buku ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai sejarah perkembangan NU.
Tradisi yang bergerak dan keberlanjutan organisasi
Pada akhirnya, Bangkit Bergerak: Pergulatan Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Banten, dan Jakarta (1926–1941) merupakan karya penting untuk memperluas cakrawala historiografi NU. Buku ini memperlihatkan bahwa sejarah NU bukan hanya sejarah para pendiri, keputusan muktamar, dan perkembangan kepemimpinan di tingkat pusat, melainkan juga sejarah jaringan ulama, pesantren, pembentukan cabang, mobilisasi masyarakat, pelayanan sosial, serta interaksi dengan berbagai kekuatan politik dan keagamaan (Alawi, 2026).
Makna penting buku ini bagi kehidupan NU kontemporer terletak pada pelajaran historis bahwa kekuatan organisasi tidak cukup dibangun melalui legitimasi kepemimpinan dan pewarisan tradisi keilmuan. Tradisi membutuhkan kelembagaan, kelembagaan membutuhkan partisipasi, dan partisipasi membutuhkan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
Pengalaman NU di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta pada 1926–1941 memperlihatkan bagaimana tradisi Ahlussunnah wal Jamaah menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, literasi, dan solidaritas sosial.
Dengan demikian, judul Bangkit Bergerak bukan sekadar menggambarkan pertumbuhan organisasi, melainkan juga merepresentasikan dinamika historis sebuah gerakan sosial-keagamaan yang tumbuh melalui kesinambungan tradisi, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat.
Sejarah tersebut memberikan pelajaran bahwa keberlanjutan NU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga oleh kesanggupannya menerjemahkan nilai-nilai keagamaan menjadi kekuatan sosial yang relevan dengan perubahan zaman.
Peresensi Amsar A Dulmanan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia)
Identitas Buku
Judul: Bangkit Bergerak: Pergulatan Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Banten, dan Jakarta (1926–1941)
Penulis: Abdullah Alawi
Tebal: 510 halaman
Tahun: 2026
Penerbit: GDN Press bekerja sama dengan NU Online
Terpopuler
1
Luhut Binsar Pandjaitan Sambangi PBNU, Bahas Kondisi Bangsa dan Perekonomian Indonesia
2
Khutbah Jumat Hari Ayah: Keutamaan Mencari Nafkah bagi Keluarga
3
Prabowo Ungkap Alasan Gibran Mundur: Syarat Konstitusional Dinilai Belum Terpenuhi
4
Pernyataan Sikap PBNU dan PWNU Se-Indonesia Merespons Dinamika Politik Nasional
5
Khutbah Jumat: Belajar Menjadi Ayah dari Nabi Muhammad
6
Doa Bersama Digelar di Masjid Istiqlal untuk Menghadapi Rentetan Problem Bangsa
Terkini
Lihat Semua