Sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah membubuhkan tandatangannya sebagai persetujuan mengusulkan hak angket haji.
Hari ini, Selasa (16/12), sepuluh anggota DPR dari berbagai fraksi menemui Ketua DPR Agung Laksono guna membahas usulan itu. Pasalnya, pemerintah dinilai gagal dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun ini, terutama dalam penyediaan pemondokan dan transportasi di Tanah Suci.<>
Pertemuan dengan ketua DPR berlangsung di ruang rapat Ketua DPR Agung Laksono di Nusantara III Lantai 3. Rapat dimulai sekira pukul 13.40 WIB.
Pemerintah didesak memberikan sanksi kepada pejabat-pejabat yang terkait yang dianggap bertanggung jawab terhadap permasalahan haji tahun ini.
"Dulu kasus Mina, kelaparan, tidak ada satu pejabat pun yang diberi sanksi. Harapan kami sekarang para pejabat yang terkait diberi sanksi," ujar anggota Komisi VIII DPR dari FKB Abdullah Azwar Anas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dirinya berharap Presiden mendengar masalah ini dan mengambil langkah-langkah sistematis agar ke depan lebih baik, misalnya dengan membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) yang pasti.
Azwar menilai pemerintah tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan haji yang lalu. "Mengapa pemerintah tidak belajar dari tahun-tahun sebelumnya? Nanti kami juga minta audit BPK sehingga ini bisa diperbaiki," pungkasnya. (okz/nam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Peran Masyarakat, Pemerintah dan Keluarga dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Perundungan
2
Khutbah Jumat: Pentingnya Menjaga Privasi Anak di Media Sosial
3
Gus Kikin Kenang Perjuangan Nyai Machfudhoh Aly Ubaid untuk NU
4
Kiai Miftach Ingatkan Pentingnya Wirid hingga Akhir Hayat
5
Syekh Yusuf al-Makassari: Sufi Nusantara yang Ubah Dzikir Jadi Gerakan Pembebasan
6
Kemenkes Tetapkan Tarif Cek Kesehatan Jamaah Haji, Tertinggi Rp1,3 Juta
Terkini
Lihat Semua
