Atasi Teror, Pemerintah Harus Fasilitasi Dialog

Surabaya, NU Online
“Rasanya tidak enak kalau negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini dianggap sebagai negara yang tidak aman bagi bangsa lain. Apalagi mereka selalu mengtasnamakan agama dalam melakukan hal yang nekad itu.”

Demikian dikatakan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Prof. Dr. H Shonhaji Soleh di Kantor PWNU pada tadi pagi (11/10).

<>“Biasanya kesalahan pemahaman itu berkisar pada makna memerangi orang kafir. Setiap orang yang bukan penganut Islam dianggap sebagai kafir dan harus diperangi. Semua dianggap lawan. Padahal sejatinya tidaklah demikian,” jelas Shonhaji.

Orang kafir, kata Shonhaji, dianggap lawan ketika berada di medan perang, ketika hanya ada dua pilihan: membunuh atau dibunuh. Sementara dalam kondisi damai seperti yang ada di Indonesia, menurut Prof Shonhaji, tidak ada lawan. Karena mereka bukan lawan maka semuanya dilindungi undang-undang.

“Jadi teror yang selama ini dilakukan, itu sudah melanggar agama itu sendiri,” kata Guru Besar Sosiologi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Menurut Prof Shonhaji, sudah saatnya dilakukan dialog-dialog dengan mereka, agar pemahaman yang selama ini menyimpang itu kembali ke jalur yang benar. “Para ulama perlu dilibatkan agar dapat memberikan penyadaran, doktri agama agar dilakukan dengan benar,” ujarnya.

“Selain dialog dengan mereka, juga perlu dilakukan pemutusan hubungan jaringan mereka dengan pihak luar negeri yang terus memprovokasi mereka. Sebab karena adanya provokasi dari luar itulah yang menjadikan mereka berani dan bersemangat. Siapa yang harus melakukan keduanya? “Otomatis pemerintah yang memfasilitasi. Pemerintah punya kepentingan sekaligus kewajiban pada dialog-dialog itu,” tutur alumnus Mc Gill University Montreal Kanada itu. “Bukankah pemerintah punya kewabijan untuk mengamankan negara dan warga negaranya?” jelasnya.

Redaktur     : Hamzah Sahal
Kontributor : M. Subhan