Warta

Australia Bantu Akreditasi Madrasah

Selasa, 2 November 2010 | 12:30 WIB

Jakarta, NU Online
Pemerintah Australia menyepakati program bantun baru senilai 500 juta dollar Australia untuk program wajib belajar sembilan tahun pada 2015. Sehingga memungkinkan pembangunan 2.000 gedung sekolah baru dan 1.500 sekolah Islami atau madrasah untuk mengikuti standarisasi akreditasi nasional.

"Bantuan ini memungkinkan pembangunan 2.000 gedung sekolah baru. Termasuk 1.500 sekolah Islami atau madrasah untuk mengikuti standarisasi akreditasi nasional,"kata Perdana Menteri Australia Julia Gillard seusai bertemu Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (2/11). Sebelumnya Gillard juga bertemu Pimpinan MPR RI Taufiq Kiemas, Pimpinan DPD RI Irman Gusman dan Presiden SBY.<>

Indonesia dan Australia menyambut baik kerja sama pendidikan berkelanjutan menyangkut kemitraan, program pertukaran, beasiswa, dan pelatihan pada seluruh tingkatan pendidikan. Indonesia dan Australia juga berkomitmen meningkatkan jumlah siswa yang belajar di negara masing-masing, antara lain melalui the Australian Scholarship, the ACISIS Program, dan Beasiswa Darmasiswa Indonesia.

Baik Indonesia maupun Australia juga akan mempererat kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, Khususnya dalam pertukaran pemuda, relawan, ahli, dan juga program kewirausahaan dan kepemimpinan.

Menurut Gllard, kedua negara juga menikmati peningkatan jumlah wisatawan ke masing-masing negara. Indonesia dan Australia berkomitmen meningkatkan kerja sama di sektor pariwisata sebagai sarana untuk mempromosikan hubungan antarmasyarakat.

Sebelumnya Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama berkerja sama dengan LSM Australia, LAPIS (Learning Assistance Program for Islamic Schools) untuk merampungkan proses akreditasi madrasah. Hingga tahun 2010 baru 25 persen dari seluruh madrasah yang berjumlah lebih dari 40 ribuan madrasah, diharapkan pada tahun 2014 semua sudah terakreditasi.

"Kami mendukung Kementerian Agama dalam membuat program akreditasi di seluruh provinsi," kata General manajer LAPIS, Robert Kennedy. Pihaknya tidak memaksa madrasah untuk terakreditasi. Namun dengan kemajuan mutu madrasah, sehingga mampu membuat kurikulum maka madrasah hendaknya ikut program akreditasi.

Tujuan LAPIS adalah meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolah-sekolah Islam di Indonesia dengan memperkuat madrasah-madrasah terpilih, termasuk lembaga-lembaga dan komunitas pendukungnya dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

Program ini berfokus pada madrasah mencakup: pelatihan guru-guru madrasah tsanawiyah, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris : menyediakan buku-buku pelajaran; pembangunan perpustakaan sekolah; meningkatkan keterlibatan masyarakat; dan meningkatkan pengelolaan dan layanan pendidikan.

Program LAPIS selama ini sudah berjalan baik, karena mereka bagaimana kegiatan yang bervariasi itu sesuai kebutuhan, sangat efektif untuk kegiatan madrasah. Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku prihatin terhadap realisasi anggaran kementerian yang dipimpinnya karena hingga 5 Agustus 2010 baru mampu menyerap sebesar 36 persen dari total anggaran Rp 30 triliun. (amf)