Papua, NU Online
Protes terhadap perusahaan tambang PT Freeport terus berlangsung. Hingga Rabu (1/3), sebagian massa demonstran bahkan ada yang bermalam di halaman gedung DPRD Papua.
Selain menuntut penutupan perusahaan itu, mereka juga meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat Papua.
<>Beberapa anggota DPRD Papua, seperti Komarudin Watubun dan Hanahikoyabi sempat menemui para demonstran dan menyetujui tuntutan-tuntutan mereka. Kedua anggota Dewan tersebut juga berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
Komarudin mengatakan bahwa selama ini banyak masyarakat Papua yang belum mengetahui kerjasama antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia.
“Sejak dimulainya kegiatan Freeport pada era 1970-an, banyak di antara kita yang belum mengetahui kerjasama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia,” ungkap Komarudin.
Hana juga mengatakan bahwa para demonstran melihat adanya ketidakadilan karena para penambang yang bekerja di PT Freeport sebagian besar tidak berasal dari Papua.
“Tuntutan itu adalah akumulasi kekecewaan mereka selama bertahun-tahun. Kami berharap agar PT Freeport lebih terbuka. Hasil tambang di Timika, seperti emas atau tembaga bukanlah milik mereka, tapi milik masyarakat Papua. Kami ingin tahu siapa-siapa saja penambang yang kerja di sana,” tambah Hana.
Melihat kondisi itu, Dewan berencana mengadakan sidang khusus tanggal 22 Maret mendatang untuk membahas persoalan Freeport dan tuntutan para demonstran. Hasil sidang itu nantinya akan disampaikan ke DPR-RI dan pemerintah pusat. (dar)
Terpopuler
1
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
2
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
3
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan ASN Masih Kecil: Kekayaan RI Banyak Lari ke Luar Negeri
4
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
5
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui Kurban
6
Tiga Jurnalis Indonesia Bersama Aktivis Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bertindak
Terkini
Lihat Semua
