Papua, NU Online
Protes terhadap perusahaan tambang PT Freeport terus berlangsung. Hingga Rabu (1/3), sebagian massa demonstran bahkan ada yang bermalam di halaman gedung DPRD Papua.
Selain menuntut penutupan perusahaan itu, mereka juga meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat Papua.
<>Beberapa anggota DPRD Papua, seperti Komarudin Watubun dan Hanahikoyabi sempat menemui para demonstran dan menyetujui tuntutan-tuntutan mereka. Kedua anggota Dewan tersebut juga berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
Komarudin mengatakan bahwa selama ini banyak masyarakat Papua yang belum mengetahui kerjasama antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia.
“Sejak dimulainya kegiatan Freeport pada era 1970-an, banyak di antara kita yang belum mengetahui kerjasama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia,” ungkap Komarudin.
Hana juga mengatakan bahwa para demonstran melihat adanya ketidakadilan karena para penambang yang bekerja di PT Freeport sebagian besar tidak berasal dari Papua.
“Tuntutan itu adalah akumulasi kekecewaan mereka selama bertahun-tahun. Kami berharap agar PT Freeport lebih terbuka. Hasil tambang di Timika, seperti emas atau tembaga bukanlah milik mereka, tapi milik masyarakat Papua. Kami ingin tahu siapa-siapa saja penambang yang kerja di sana,” tambah Hana.
Melihat kondisi itu, Dewan berencana mengadakan sidang khusus tanggal 22 Maret mendatang untuk membahas persoalan Freeport dan tuntutan para demonstran. Hasil sidang itu nantinya akan disampaikan ke DPR-RI dan pemerintah pusat. (dar)
Terpopuler
1
Ketum PBNU dan Kepala BGN akan Tanda Tangani Nota Kesepahaman soal MBG pada 31 Januari 2025
2
Ansor University Jatim Gelar Bimbingan Beasiswa LPDP S2 dan S3, Ini Link Pendaftarannya
3
Rahasia Mendidik Anak Seperti yang Diajarkan Rasulullah
4
Pemerintah Keluarkan Surat Edaran Pembelajaran Siswa Selama Ramadhan 2025
5
Doa Istikharah agar Dapat Jodoh yang Terbaik
6
5 Masalah Bakal Dibahas Komisi Maudhu'iyah di Munas NU 2025, Berikut Alasannya
Terkini
Lihat Semua
