Diskriminasi pada Pendidikan Madrasah harus Diakhiri
NU Online · Rabu, 22 Februari 2006 | 13:50 WIB
Jakarta, NU Online
Sejak zaman kemerdekaan RI sampai saat ini, pendidikan madrasah selalu dianaktirikan oleh pemerintah. Terakhir mendagri mengeluarkan surat edaran yang melarang pembiayaan oleh APBD kepada madrasah.
Posisinya yang dibawah binaan departemen agama yang merupakan salah satu departemen yang masih diurusi pemerintah pusat menyebabkan madrasah tak berhak mendapatkan pembiayaan dari APBD. Ini berbeda dengan sekolah umum yang dibawah pembinaan departemen pendidikan nasional.
<>”Gubernur atau bupati tidak boleh mendiskriminasi madrasah dengan adanya SK tersebut. Madrasah harus dimasukkan dalam nomenklatura pendidikan nasional dalam APBD,” tandas anggota DPR RI dari FKB.
Menurutnya saat ini tengah timbul keresahan yang luar biasa dikalangan madrasah di daerah Jawa Timur terhadap surat edaran tersebut. Menurutnya mereka akan menggelar berbagai aksi untuk menolaknya.
”Tak semua untur dari departemen agama diurus oleh pemerintah pusat. Madrasah juga harus menjadi tanggung jawab pemda setempat. Karena itu mendagri juga harus membuat surat edaran tambahan tentang masalah pembiayaan di madrasah,’ tuturnya.
Selama ini madrasah selalu mendapat dana bantuan yang lebih kecil daripada sekolah umum. Madrasah hanya mendapat separo dari unit costnya dibandingkan dengan sekolah umum.
”Negara tidak mampu mendidik semua anak bangsa. Ketika ada tokoh-tokoh dari umat Islam yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, mengapa harus didiskriminasi. Ini melanggar UUD 45 dan juga UU Sisdiknas tahun 2003 lalu,” tandasnya. (mkf)
Terpopuler
1
Prabowo Sebut Ada Kelompok yang Ingin Indonesia Terpecah
2
Ketum PBNU Gus Kikin Imbau Warga Tidak Terprovokasi Kasus Pembakaran Warung Mi di Sukoharjo
3
Pemuda NU Asal Lumajang Raih Rekor MURI lewat Karya Buku Tertebal di Indonesia
4
Pelantikan PCNU Bekasi 2026–2031, Ketua PBNU Puji Raharjo Ingatkan Qanun Asasi untuk Penguatan Organisasi
5
Kader Ansor Tawarkan Ilmu Mantiq untuk Menyaring Informasi AI dalam Mu'tamad 2026 di Lirboyo
6
Pemuda Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional, Walhi Ingatkan Kewajiban Lindungi Rakyat
Terkini
Lihat Semua
