Diskriminasi pada Pendidikan Madrasah harus Diakhiri
NU Online · Rabu, 22 Februari 2006 | 13:50 WIB
Jakarta, NU Online
Sejak zaman kemerdekaan RI sampai saat ini, pendidikan madrasah selalu dianaktirikan oleh pemerintah. Terakhir mendagri mengeluarkan surat edaran yang melarang pembiayaan oleh APBD kepada madrasah.
Posisinya yang dibawah binaan departemen agama yang merupakan salah satu departemen yang masih diurusi pemerintah pusat menyebabkan madrasah tak berhak mendapatkan pembiayaan dari APBD. Ini berbeda dengan sekolah umum yang dibawah pembinaan departemen pendidikan nasional.
<>”Gubernur atau bupati tidak boleh mendiskriminasi madrasah dengan adanya SK tersebut. Madrasah harus dimasukkan dalam nomenklatura pendidikan nasional dalam APBD,” tandas anggota DPR RI dari FKB.
Menurutnya saat ini tengah timbul keresahan yang luar biasa dikalangan madrasah di daerah Jawa Timur terhadap surat edaran tersebut. Menurutnya mereka akan menggelar berbagai aksi untuk menolaknya.
”Tak semua untur dari departemen agama diurus oleh pemerintah pusat. Madrasah juga harus menjadi tanggung jawab pemda setempat. Karena itu mendagri juga harus membuat surat edaran tambahan tentang masalah pembiayaan di madrasah,’ tuturnya.
Selama ini madrasah selalu mendapat dana bantuan yang lebih kecil daripada sekolah umum. Madrasah hanya mendapat separo dari unit costnya dibandingkan dengan sekolah umum.
”Negara tidak mampu mendidik semua anak bangsa. Ketika ada tokoh-tokoh dari umat Islam yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, mengapa harus didiskriminasi. Ini melanggar UUD 45 dan juga UU Sisdiknas tahun 2003 lalu,” tandasnya. (mkf)
Terpopuler
1
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
2
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
3
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui Kurban
4
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan ASN Masih Kecil: Kekayaan RI Banyak Lari ke Luar Negeri
5
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
6
Rapat Pleno PBNU: Munas dan Konbes Digelar 20-21 Juni 2026, Lokasi Diputuskan Menyusul
Terkini
Lihat Semua
