Fatayat NU Minta Pemerintah Serius Berdayakan Perempuan

Jakarta, NU Online
Dalam memperingari hari anti kemiskinan sedunia sekaligus evaluasi kinerja kepemimpinan SBY-JK selama dua tahun, Fatayat NU minta agar pemerintah bersungguh-sungguh meningkatkan pemberdayaan perempuan terutama akses perempuan terhadap ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Dalam rilisnya yang mencermati kebijakan SBY yang belum pro perempuan. Fatayat mengutip Data UNDP tahun 2003 yang menunjukkan sekitar 64% dari orang dewasa yang buta huruf adalah perempuan, data Susenas menggambarkan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat laki-laki, 5,43% berbanding 11,56% . Dan data Depdiknas tahun 2002,  10 anak putus sekolah di tingkat lanjutan atas di Indonesia, 7 di antaranya adalah anak perempuan.

Perempuan juga mengalami masalah di dunia kerja karena ketimpangan upah yang didapat dibandingkan dengan laki-laki. Data UNDP tahun 2003 menunjukkan upah kerja yang diterima perempuan hanya 75% dari penghasilan laki-laki dan hampir 70% buruh migrant Indonesia yang mencari kerja di luar negeri adalah perempuan.

“Hal ini berakibat pada semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap buruh migran perempuan, terutama kasus perdagangan perempuan dana anak,” tandas Ketua Umum PP Fatayat NU Maria Ulfa Anshor.

Berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, Indonesia juga masih mengalami Angka Kematian Ibu (AKI) (2000) yaitu 307 per 100.000 kelahiran. Capaian ini masih jauh dibandingkan dengan standar ICPD dengan rasio 125/ 100.000. Posisi ini menempatkan Indonesia berada pada posisi tertinggi di ASEAN dan menurut Global Network for Reproductive Health Indonesia menempati posisi ke dua di dunia, setelah Ethiopia.

“Ini disebabkan tidak tersedianya gizi dan imunisasi bagi ibu hamil yang pada akhirnya menyebabkan tingginya prevalensi anemiagizi besi ibu hamil yang mencapai 50,9% serta rendahnya jangkauan imunisasi untuk ibu hamil hanya 50% dibandingkan untuk bayi sekitar 85%,” kata Maria Ulfa.

Masalah kemiskinan yang meluas, tingkat pendidikan yang rendah, disertai dengan semakin langkanya kesempatan kerja telah mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk bermigrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri dan keluarga mereka

“Untuk itu pemerintah dan DPR harus memberi perlindungan kepada WNI dengan mengesahkan RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah berikut dukungan anggaran dalam rangka penghapusan perdagangan orang di Indonesia,” tambahnya.

Sebagai wujud perlindungan pada warga negera, Fatayat NU juga meminta kepolisian dan aparat negara harus bertindak tegas tehadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, PJTKI dan Agen Penyalur Tenaga Kerja yang melakukan eksploitasi. (mkf)