FKB: Penyimpangan Penyelenggaraan Haji Tak Perlu Dipolitisasi
NU Online · Rabu, 8 Oktober 2008 | 22:21 WIB
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI menilai, jika terjadi penyimpangan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, tak perlu dipolitisasi. Jika sudah ada bukti dan data terjadinya penyimpangan, langsung saja diungkapkan.
"Kalau masalah hukum sebaiknya dibawa ke hukum. Terlalu melelahkan jika hal ini sampai dipolitisasi, apalagi ini sudah dekat Pemilu," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari FKB, Badriyah Fayumi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).<>
Badriyah mengaku tidak tahu menahu dan tidak mau tahu mengenai berbagai tender seputar urusan haji. Alasannya, dia tidak ingin mengingkari tugas aslinya sebagai anggota dewan.
"Ini soal bagaimana kita menempatkan hak dan kewajiban kita dalam dewan legislasi ini, jadi saya tidak tahu menahu soal tender dan korupsi itu," ujarnya.
Namun, secara garis besar, Badriyah menyatakan bahwa di masa mendatang PPIH dalam menjalankan perannya harus lebih terbuka. Hal ini bertujuan agar tidak ada persepsi negatif dari masyarakat.
"Buat PPIH, besok-besok harus bisa transparan, menjalankan semua sesuai prosedur dan yang terpenting jangan sampai membebani masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Soeripto menyatakan banyak penyimpangan yang terjadi terkait penanganan ibadah haji di Komisi VIII DPR. Mulai biaya penyelenggaraan hingga anggaran pendukung (pemondokan dan katering). (ini/rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Jangan Putus Asa Mencari Rezeki Halal Saat Ekonomi Sulit
2
Khutbah Jumat: Bahaya Dengki terhadap Keluarga dan Tetangga
3
Berikut Daftar Wakil Rais Aam PBNU Periode 2026-2031 Beserta Bidangnya
4
Prabowo Lantik Empat Wakil Menteri, Kepala BNPB, dan Pimpinan Badan Pengelola Gambut
5
Gus Ipul: Jangan Campuradukkan Muktamar NU dengan Persoalan Lain
6
Khutbah Jumat: Pentingnya Membantu Korban Kebakaran Hutan dan Lahan
Terkini
Lihat Semua
