Geram, PBNU Persilakan Presiden Temui Langsung Korban Lapindo
NU Online · Rabu, 20 Juni 2007 | 11:38 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengaku geram dengan sikap pemerintah yang terkesan sangat tidak serius menangani kasus semburan lumpur panas Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal, katanya, para korbannya sudah begitu telantar dan sangat menderita.
Hasyim menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berikut Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla untuk datang dan menemui langsung dengan para korbannya. Dengan demikian, katanya, Presiden dan Wapres bisa langsung menyaksikan penderitaan para korban.
<>“Kalau tidak percaya bahwa para korban Lapindo itu sudah masuk tahap depresi, saya persilakan dengan hormat Presiden dan Wapres menemui mereka langsung. Coba saja, apakah Presiden dan Wapres bisa ketawa ketika melihat langsung penderitaan para korban itu,” pungkas Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/60).
Mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu kembali mengingatkan kepada pemerintah bahwa saat ini keadaan warga korban bencana lumpur panas tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya serius, bukan tidak mungkin keadaan semakin buruk.
Pada titik tertentu, lanjutnya, pemerintah juga yang akan menerima akibatnya. “Saya khawatir akan menjadi anarki (kekacauan, Red) yang luar biasa. Kalau hal itu sampai terjadi, ujung-ujungnya juga akan membenturkan pemerintah,” tandasnya.
Karena itu, Hasyim mendesak kepada pemerintah agar tak lagi mengulur-ulur waktu bagi penyelesaian segera kasus tersebut, terutama nasib para korbannya yang hingga kini masih belum jelas. Menurutnya, masalah tidak terlalu sulit dan takkan menjadi lebih rumit seperti sekarang jika pemerintah memiliki kehendak sungguh-sungguh. (rif)
Terpopuler
1
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
2
544 Orang Tewas dalam Gelombang Protes Iran, Amerika Pertimbangkan Opsi Militer
3
Guru Dituntut Profesional tapi Kesejahteraan Dinilai Belum Berkeadilan
4
Dakwaan Hukum Terhadap Dua Aktivis Pati Botok dan Teguh Dinilai Berlebihan dan Overkriminalisasi
5
Nikah Siri Tak Diakui Negara, Advokat: Perempuan dan Anak Paling Dirugikan
6
KontraS Soroti Brutalitas Aparat dan Pembungkaman Sipil Usai Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Terkini
Lihat Semua