Gus Dur: Ada Masalah Antara SBY dengan Ryamizard

Jakarta, NU Online
Mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meyakini ada masalah antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mantan KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. Hal itu terkait soal pengajuan nama calon Panglima TNI yang disodorkan SBY ke DPR.

Nama Ryamizard yang sebelumnya diajukan mantan Presiden Megawati dieliminasi begitu saja. SBY kemudian malah mengajukan nama Marsekal Djoko Soeyanto yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Gus Dur mempertanyakan, apakah pengajuan nama Marsekal Djoko Soeyanto tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku atau tidak.

"Apakah pengajuan itu sesuai dengan mekanisme? Jangan-jangan kebohongan yang terjadi. Ada persoalan pribadi masuk dalam persoalan negara. Itu yang paling kita takutkan," ungkap Gus Dur dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (21/1).

Menurut Gus Dur, dilihat dari sudut senioritas, sebetulnya bisa saja calon Panglima TNI berasal dari berbagai angkatan. Namun, jika DPR sudah menentukan nama, hendaknya dipatuhi.

"Tapi kalau DPR sudah putuskan itu adalah Ryamizard, mestinya diikuti dong. Kalau nggak, berarti ada masalah antara SBY dan Ryamizard," kata Gus Dur.

Namun, apa pun yang terjadi, Gus Dur meminta semua pihak menunggu sikap DPR. "Kita lihat dulu, jangan buru-buru," ungkapnya.

Disinggung soal usulan Menhan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto soal revisi UU TNI agar pengangkatan panglima TNI tak perlu pesetujuan DPR, Gus Dur menilai kedua orang itu tentu memiliki alasan tertentu.

"Setiap keinginan pasti ada dasarnya. Jadi kenapa kok harus DPR yang mengusulkan, karena selama ini ada keinginan kuat untuk menjadikannya sebagai alat kekuasaan. Karena ada rasa tidak percaya itu yang membuat keputusan seperti itu," kata Gus Dur.

Oleh karena itu, Gus Dur kembali menegaskan agar semua pihak melihat dulu apa yang akan dilakukan DPR. "Nggak usah buru-buru pro atau anti terhadap pendapat Juwono Sudarsono. Kita lihat dulu," ujarnya.

Gus Dur sendiri enggan mengungkapkan sisi baik-buruknya jika DPR tidak terlibat dalam pencalonan Panglima TNI. "Ya itu kita nggak tahu. Itu proses politik kan berjalan terus. Negosiasi ya berjalan terus. Apa kalau Juwono Sudarsono ngomong diikuti parlemen, kan nanti ada yang keberatan. Ya lihat saja nanti gimana," katanya.

Saat ditanya, apakah sepakat kalau Panglima TNI dari Angkatan Udara, Gus Dur memilih tak berkomentar banyak. "Anda yang bilang sepakat, kalau saya diam saja," tandasnya.

Mengenai revisi UU TNI seperti yang diungkapkan Menhan, Gus Dur terlihat tidak peduli. Ia menilai munculnya UU itu tentu ada sebabnya.

"Itu kan maunya Menhan, sebabnya kenapa kok ada itu. Kenapa harus diatur? Aturan itu ada karena selama ini TNI menjadi alat kekuasaan saja. Nah, dalam rangka pengukuhan kekuasaan parlemen, maka diadakan seperti itu. Itu sebabnya," terang Gus Dur. (rif)