Warta
Gus Dur Pernah Hentikan Eksekusi TKI di Arab Saudi
NU Online · Ahad, 21 November 2010 | 03:01 WIB
Jakarta, NU Online
Penganiayaan yang menimpa Sumiati dan Kikim Komalasari memunculkan reaksi keras di dalam negeri, termasuk kritik terhadap perjanjian kerja sama penempatan tenaga kerja. Desakan agar pengiriman pekerja ke Saudi dihentikan pun bermunculan.
Direktur Eksekutif Migrant Care, lembaga swadaya yang menangani pekerja Indonesia di luar negeri, Anis Hidayah, menilai diplomasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam melindungi pekerja masih lemah. Dulu, kata Anis, Presiden Abdurrahman Wahid menyurati Raja Fahd ketika ada pekerja Indonesia divonis hukuman mati di Saudi. "Eksekusi pun ditunda," katanya dalam diskusi "Polemik Pahlawan Devisa yang Tersisa" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 20 November 2010.<>
Anis menambahkan, ketika Megawati Soekarnoputri memimpin, keluarga Nirmala Bonat, pekerja Indonesia yang disiksa di Malaysia, diundang ke Istana untuk menunjukkan perhatiannya.
Sejauh ini, Anis melanjutkan, ketegasan Presiden Yudhoyono belum terlihat. "Belum ada nota protes kepada Saudi dalam kasus Sumiati dan Kikim," Anis mencontohkan.
Namun tudingan bahwa pemerintah Indonesia diam saja dibantah oleh Michael. Dia menegaskan, pemerintah sudah dua kali mengirim nota protes bulan ini, masing-masing untuk kasus Sumiati dan Kikim. "Kami panggil duta besarnya dan kami ungkapkan secara lisan dan tertulis," ujarnya.
Di acara diskusi yang sama, ahli hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah bersikap tegas. "Presiden harus menunjukkan warganya tak bisa dijadikan budak," kata dia. (ti/bil)
Penganiayaan yang menimpa Sumiati dan Kikim Komalasari memunculkan reaksi keras di dalam negeri, termasuk kritik terhadap perjanjian kerja sama penempatan tenaga kerja. Desakan agar pengiriman pekerja ke Saudi dihentikan pun bermunculan.
Direktur Eksekutif Migrant Care, lembaga swadaya yang menangani pekerja Indonesia di luar negeri, Anis Hidayah, menilai diplomasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam melindungi pekerja masih lemah. Dulu, kata Anis, Presiden Abdurrahman Wahid menyurati Raja Fahd ketika ada pekerja Indonesia divonis hukuman mati di Saudi. "Eksekusi pun ditunda," katanya dalam diskusi "Polemik Pahlawan Devisa yang Tersisa" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 20 November 2010.<>
Anis menambahkan, ketika Megawati Soekarnoputri memimpin, keluarga Nirmala Bonat, pekerja Indonesia yang disiksa di Malaysia, diundang ke Istana untuk menunjukkan perhatiannya.
Sejauh ini, Anis melanjutkan, ketegasan Presiden Yudhoyono belum terlihat. "Belum ada nota protes kepada Saudi dalam kasus Sumiati dan Kikim," Anis mencontohkan.
Namun tudingan bahwa pemerintah Indonesia diam saja dibantah oleh Michael. Dia menegaskan, pemerintah sudah dua kali mengirim nota protes bulan ini, masing-masing untuk kasus Sumiati dan Kikim. "Kami panggil duta besarnya dan kami ungkapkan secara lisan dan tertulis," ujarnya.
Di acara diskusi yang sama, ahli hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah bersikap tegas. "Presiden harus menunjukkan warganya tak bisa dijadikan budak," kata dia. (ti/bil)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Bedah Hujjah KH Afifuddin Muhajir: Dari Kewajiban Taat AD/ART hingga Pentingnya Bukti Konkret
2
Kelompok Sultan Tunjuk M Nuh sebagai Katib Aam PBNU
3
PBNU Kelompok Sultan Targetkan Percepatan Muktamar dan Gelar Harlah 1 Abad NU
4
Gus Yahya Dorong Islah Demi Keutuhan Jamiyah, Serukan Warga NU Tetap Jaga Persatuan
5
Kelompok Sultan Gelar Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah di Gedung PBNU
6
Penembakan Massal Terjadi di Australia, Seorang Muslim Berhasil Lucuti Pelaku Bersenjata
Terkini
Lihat Semua
