Gus Dur Siapkan Kuasa Hukum untuk Bela Republik Mimpi

Jakarta, NU Online
Rencana pemerintah melalui Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Sofjan Djalil yang melakukan somasi terhadap tayangan Republik Mimpi di Metro TV mendapat perlawanan dari mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahkan Gus Dur sudah menyiapkan kuasa hukum dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk membela tayangan tersebut jika Sofjan Jalil serius melakukan somasi.

Demikian diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali Effendi Ghazali kepada wartawan, usai mengunjungi Gus Dur yang sedang menjalani perawatan di Ruang Cenderawasih Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (2/3) lalu.

Dikatakan Efendi, Gus Dur yang juga mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengaku terkejut dengan rencana Menkominfo yang melakukan somasi terhadap tayangan parodi tersebut. Pasalnya, para mantan presiden yang ditirukan dalam acara itu justru sama sekali tidak merasa terganggu.

Gus Dur, seperti dituturkan Effendi sangat mendukung acara parodi politik. “Parodi politik yang merupakan humor politik itu relatif tidak ada batasnya,” ujar Effendi menirukan Gus Dur. Masih mengutip Gus Dur, Effendi mengatakan, pemimpin dan bangsa yang kuat adalah mereka yang mampu menertawakan dirinya sendiri.

Menyoal dukungan yang diberikan Gus Dur, Effendi sendiri merasa terkejut. Karena, kata Effendi, ketika bertemu di rumah sakit Gus Dur tidak membicarakan soal bantuan kuasa hukum tersebut. “Setelah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Pak Ikhsan Abdullah SH (kuasa hukum Gus Dur dan PKB, red) menelepon saya dan menyatakan siap membantu jika pemerintah serius melakukan somasi,” ungkap Effendi.

Munculnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari mantan presiden tersebut membuat Effendi dan kawan-kawan tetap bersemangat menelorkan kreatifitas yang memberikan proses pendidikan dalam melakukan komunikasi politik pada era demokrasi.

“Ini hadiah dari Gus Dur untuk kreatifitas dan dukungan keluarga news.com di seluruh Indonesia. Ini betul-betul surprise. Terima kasih patut kami sampaikan kepada Gus Dur, Ibu Mega dan keluarga Pak Harto yang bisa memahami dan menerima tayangan parodi politik itu,” imbuh Effendi.

Pemerintah Telinga Tipis

Sebelumnya, pendapat senada juga keluar dari mantan Presiden Megwati Soekarnoputri. Megawati, seperti dituturkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pramono Anung, tak mempermasalahkan penampilan tokoh Megakarti yang menirukan sosok Megawati. Menurutnya, hal itu masih dalam batas yang wajar.

“Ibu tidak pernah komentar dan senyum-senyum saja melihat tontonan yang menampilkan sosok Megakarti,” ungkap Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (2/3) lalu.

Rencana somasi itu, lanjut Pramono, menunjukkan betapa pemerintah memiliki telinga tipis dan tidak siap menerima kritik. “Ini konsekuensi pemimpin dan pemerintah yang lahir dalam era reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berekspresi. Para pemimpin itu harus siap menghadapi parodi politik seperti yang ditampilkan dalam tayangan Republik Mimpi,” papar Pramono.

Apalagi, lanjutnya, parodi yang ditampilkan itu mengungkapkan realitas yang selama ini dirasakan dalam masyarakat. Sebab itu, jika alasan somasi yang bakal diajukan pemerintah itu berkaitan dengan soal etis atau tidak etis, sebaiknya masyarakatlah yang memberikan penilaian. “Silakan tanya masyarakat dong, apa betul acara itu tidak etis. Masyarakat itu sudah pintar dan punya swa-sensor dalam dirinya untuk menentukan etis tidaknya sebuah tayangan televisi,” tandas Pramono. (gpa/rif)