Hasyim Muzadi: NU itu Pengayom PKB-PKNU

Surabaya, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHA Hasyim Muzadi menyatakan lembaga yang dipimpinnya tidak berurusan dengan partai politik mana pun, termasuk PKB atau PKNU, karena posisi NU merupakan pengayom bagi semua parpol.

"Saya sempat mendukung PKB di awal berdiri, tapi mereka justru berpolitik bukan untuk warga NU, kemudian PKNU juga minta ’dukungan’ PBNU, maka saya bilang buktikan dulu komitmen pada warga NU," katanya di Surabaya, Minggu.

Ia mengemukakan hal itu dalam Pelantikan PWNU Jatim 2007-2012 yang dihadiri fungsionaris PKNU dan PKB, DR H Achmady (Cagub PKB), DR H Soenarjo (Cagub Golkar), Gubernur Jatim H Imam Utomo, Menkominfo Mohammad Nuh, Wawali Surabaya Arief Affandy, dan beberapa ulama.

Di hadapan pengurus NU se-Jatim, Hasyim Muzadi yang juga mantan Ketua PWNU Jatim itu mengatakan NU memang tidak berurusan dengan partai yang bukan berbuat untuk warga NU, apalagi bila hanya main klaim.

"Jangan main klaim, tapi tindakan parpol yang mengaku berbasis NU harus merupakan bukti nyata. Jadi, politisi NU itu harus berpolitik untuk umat NU, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri," katanya.

Menurut pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, Jatim itu, tindakan nyata politisi NU antara lain dibuktikan dengan manajemen APBN atau APBD yang benar-benar diorientasikan kepada pendidikan, kesehatan, dan kepentingan rakyat lainnya.

"Tindakan nyata itu akan dinilai warga NU dan secara otomatis akan mendapat dukungan warga NU, sedangkan NU secara kelembagaan ada dalam posisi pengayom, karena itu NU tidak boleh menjadi pelaku. Kalau pelaku, maka namanya bukan pengayom lagi," katanya.

Masalahnya, katanya, politisi NU di PKB, PKNU, PPP, Golkar, PDIP, dan parpol lainnya seringkali tidak berbuat untuk warga NU, kecuali bila ada masalah akan datang kepada NU, sedangkan bila ada "rejeki" justru tidak pernah datang kepada NU.

"Karena itu, PBNU lebih mementingkan untuk menyelamatkan warga NU dari perpecahan dengan menempatkan diri sebagai pengayom bagi semua politisi," katanya.

Ia menilai NU tak boleh retak dengan adanya coblosan (pemilihan), karena setiap tahun ada lima kali coblosan yakni Pemilu DPR/DPRD, Pilpres, Pemilu DPD, Pilkada Provinsi, dan Pilkada Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan itu, Hasyim Muzadi berpesan politisi dari parpol berbasis NU untuk berbuat nyata bagi kepentingan umat, bangsa, dan warga NU. "Jangan bertengkar di dalam rumah tangga NU, karena NU akan retak dengan ulah itu," katanya.

Usai pelantikan, Ketua PWNU Jatim DR KH Ali Maschan Moesa MSi mengatakan NU Jatim akan "membantu" dengan melihat calon gubernur melalui istikhoroh dan hasil survei.

"Hasilnya akan dijadikan pedoman bila ada warga NU yang bertanya, tapi NU tidak akan mengeluarkan fatwa soal calon gubernur, karena hal itu bukan urusan NU secara institusional, tapi urusan warga NU sebagai hak berbangsa dan bernegara," katanya.

Sementata itu, jajaran PWNU Jatim 2007-2012 yang dilantik antara lain tiga pejabat yakni Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin, Wakil Bupati Pasuruan Muzammil Syafii, dan Wakil Walikota Surabaya Arif Affandi. Ketiganya menjadi A’wan (anggota Syuriah NU).

PWNU Jatim 2007-2012 yang merupakan hasil Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jatim di Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo pada 2-4 November itu di bawah kepemimpinan Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar dan Ketua PWNU Jatim DR KH Ali Maschan Moesa MSi serta sembilan ulama sepuh/senior yang menjadi mustasyar (penasehat). (ant/eko)