Hasyim: NU Bukan Partai Politik tapi Butuh Perlindungan Politik

Makassar, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi  menegaskan, NU bukan partai politik (parpol). Namun, NU sangat membutuhkan  'perlindungan' politik untuk menjamin keberadaan serta perjuangannya.

"NU bukan partai politik dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh menjadi partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Tapi, NU membutuhkan perlindungan politik," terang Hasyim.<>

Ia mengatakan hal itu saat memberikan arahan kepada ibu-ibu peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muslimat NU di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/5) siang.

Hasyim menjelaskan, perlindungan politik itu diperlukan untuk terselenggaranya visi-misi perjuangan NU bagi bangsa dan negara. "Kalau tidak ada perlindungan politik, nanti undang-undang atau kebijakan yang ada, akan selalu merugikan NU," jelasnya.

Fungsi tersebut, tambah Hasyim, yang bisa memerankan adalah parpol. Namun, masalahnya, parpol yang didirikan dan dibentuk NU: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat ini tidak mampu bekerja maksimum. Partai itu justru selalu disibukkan dengan konflik internal. Akibatnya, hubungannya dengan NU menjadi renggang.

"Tahun 1999 NU membentuk PKB. Setelah itu, PKB besar. Menjadi besar tapi tidak terdidik. Akibatnya, hubungan NU dengan PKB menjadi renggang. Selain juga karena tidak ada aturan yang mengatur hubungan itu," jelas Hasyim.

Keberadaan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang merupakan pecahan PKB, katanya, pun tak bisa diharapkan. Pasalnya, PKNU tak memenuhi parliamentary threshold (ambang keterwakilan sebuah parpol di parlemen).

"PKB amburadul, perolehan suaranya anjlok. PKNU tidak masuk parliamentary threshold, sehingga tidak punya wakil di parlemen," papar mantan ketua pengurus wilayah NU Jawa Timur itu. (rif)