Hasyim: Pemerintah Harus Tegas Soal RI-Australia

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi mengatakan, di Australia saat ini banyak sekali kelompok-kelompok yang mendukung gerakan Papua merdeka. Karena itu, Pemerintah harus bisa menentukan ukuran yang jelas dalam membangun hubungan diplomatik dengan Australia.

"Pemerintah harus mempunyai ukuran terhadap konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia, apakah itu hanya sekedar masalah teknis legal-formal atau sudah terkait masalah politis, semua harus dipelajari," kata Hasyim kepada wartawan usai penandatanganan kerjasama pelaksanaan rehabilitasi konservasi dan sumber daya hutan dengan Departeman Kehutanan, di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis(6/4).

Mantan Ketua PWNU Jatim itu menambahkan, jika masalah pemberian visa tinggal sementara terhadap 42 orang warga Papua yang dilakukan oleh pemerintah Australia sudah menyangkut motif politis, maka Pemerintah tidak bisa hanya sekedar menyatakan penyesalan. ”Jangan hanya menyesalkan,” ungkapnya. 

Karena selama ini pemerintah Australia belum memberikan klarifikasi, pemerintah Indonesia harus meminta dengan tegas kepada Australia untuk menjelaskan kepada bangsa Indonesia terkait pemberian suaka politik yang telah memancing kemarahan bangsa Indonesia itu.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, apa yang dilakukan Australia saat ini langkah awal dan tidak menutup kemungkinan, negeri kanguru tersebut benar-benar mempunyai agenda besar, yaitu membantu kemerdekaan Papua. "Ini baru tingkat awal, bisa saja Australia memang mempunyai maksud tidak baik, ingin membantu kemerdekaan di Papua, “ tegasnya.

Karena itu, kata Hasyim, saatnya pemerintah bertindak tegas dan cepat, jika memang Australia terbukti telah membantu kelompok yang sedang berupaya memerdekakan Papua, karena hal ini sudah masuk lingkup kedaulatan RI. ”Pemerintah harus secepatnya bertindak tegas,” katanya. (rif)