Libatkan Pejabat Kemenag, Kewenangan KPHI Tak Jelas
NU Online · Ahad, 16 Januari 2011 | 05:20 WIB
Komposisi calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang didalamnya terdapat beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag akan menimbulkan bias dalam pertanggungjawabannya.
"Bukan hanya tidak independen nanti nggak jelas lagi. Mereka itu regulasi, operator, sekaligus pengawasnya," kata anggota komisi VIII DPR RI Saifuddin Donodjojo di Jakarta, Sabtu (15/1).<>
Keberadaan KPHI kedepan, menurut Saifuddin, diharapkan bisa betul-betul membantu tugas DPR dalam mempunyai fungsi pengawasan penyelenggaraan haji sehingga berjalan lebih baik.
"Pengawasan mungkin lebih kepada teknis, sehingga penyelenggara haji ini lebih transparan dan lebih menguntungkan jamaah. Intinya begitu, jangan jamaah seperti sekarang itu yang akan kita garap," ujarnya.
Mengenai proses seleksi calon KPHI sendiri, Saifuddin mengkritisi agar dalam revisi UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ada perbaikan sehingga bisa lebih melibatkan DPR.
"Untuk sekali ini mungkin menjadi kewenangan di Kementrian Agama, tetapi harus kita perbaiki bahwa yang menseleksi itu harus komisi VIII. Kita punya bahan 18 nanti kita seleksi lazim komisi-komisi lain kan seperti itu," pungkas anggota DPR RI dapil DKI Jakarta I itu. (ful)
Terpopuler
1
Khutbah Shalat Istisqa: Memohon Hujan, Ampunan, dan Rahmat Allah
2
Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
3
Hukum Mengisi Absensi Teman yang Tidak Masuk Kerja
4
Hukum Shalat di Atas Sajadah Bergambar dan Berwarna Mencolok
5
Indonesia dan Sejumlah Negara Walk Out Saat Netanyahu Naik Mimbar Majelis Umum PBB
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Ngarep-arep Tumurune Udan kelawan Nyuwun Pangapuran lan Tetulungan
Terkini
Lihat Semua
