Masyarakat Sipil Perlu Wujudkan Kebhinekaan

Solo, NU Online

Menyoroti berbagai konflik bernuansa agama dan etnis, yang sering melibatkan masyarakat berhadap-hadapan diantara mereka sendiri secara horizontal.  Maka elemen masyarakat sipil perlu ikut bersama-sama mewujudkan kebhinekaan dalam kebersamaan.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Basso, anggota Komnas HAM RI, saat menjadi pembicara dalam seminar yang bertajuk Bhineka Tunggal Ika ; ditengah budaya kekerasan dan fungsi Negara, yang diselenggarakan LPH YAPHI dan Komunitas Insan Emas di Rumah Makan Taman Sari, Solo, Selasa (31/5). <>

Aktivis Lakpesdam NU itu lebih lanjut menjelaskan, kebhinekaan dalam kebersamaan itu penting untuk membentengi adanya diskriminasi, pengabaian hak-hak budaya suatu komunitas agama, etnik, adat dan kepercayaan serta marjinalisasi negara terhadap kelompok minoritas agama, etnik dan adat.

Ahmad Basso mencontohkan seperti yang dilakukan komunitas agama dan etnik di Maluku untuk menyelesaikan konflik , melibatkan kalangan perempuan, pemuka agama, dan adat serta kalangan generasi muda.

“Pela gandong, merupakan instrument adat yang diangkat oleh komunitas agama untuk meramu perbedaan dan membangun rekonsiliasi,” paparnya.

Terkait dengan isu kekerasan, oleh kelompok tertentu yang terjadi di Wilayah Solo Raya, menurut Ahmad Basso, justru mengingkari sejarah pergerakan Wong Solo yang memiliki peradaban. “Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Jamsaren serta Pondok Tegal Sari pada jamannya adalah salah satu pusat peradaban Islam di Jawa.”

Kota tua yang baru berulang tahun ke 266, ditandai adanya Kraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran ini, selalu menjadi pelopor pergerakan, baik dibidang pendidikan, lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), bidang olah raga, PON Pertama, hingga jurnalisme, lahirnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Redaktur      : Syaifullah Amin

Kontributor  : Cecep Choirul Sholeh