Menteri Pemberdayaan Perempuan Dukung Muslimat NU Bahas Nikah Sirri

Makassar, NU Online
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP), Meutia Hatta, menyambut baik rencana Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk membahas permasalahan maraknya praktik nikah sirri yang berkembang di masyarakat.

Meutia mengungkapkan hal tersebut saat menjadi narasumber pada diskusi di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muslimat NU, di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (29/5) siang kemarin.<>

Menurutnya, pembahasan nikah sirri itu menjadi penting agar para perempuan tidak selalu dirugikan dengan statusnya yang dinikahi secara sirri atau hanya sah menurut aturan agama, tapi tidak sah berdasarkan hukum positif negara. Akibatnya, keluarga hasil nikah sirri rawan terjadi pelecehan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dibahasnya masalah nikah sirri itu, kata dia, setidaknya bisa memberi pengetahuan bagi perempuan, khususnya anggota Muslimat NU, tentang risiko buruknya.

"Perempuan dinikahi secara sirri, kalau misalkan suaminya meninggal, dia tidak mendapat pengakuan. Dia pun tidak bisa mendapatkan harta warisan," jelas Meutia di hadapan ratusan ibu-ibu peserta Rakernas tersebut.

Ia menambahkan, kondisi perempuan yang dinikahi secara sirri tersebut akan semakin buruk jika dia menjadi istri kedua atau ketiga, dan seterusnya.

"Kalau suaminya meninggal, yang mendapat harta warisan hanya istri pertama yang dinikahi secara sah (menurut hukum positif). Sedangkan istri kedua yang dinikahi sirri tidak dapat," jelas putri Proklamator, Mohamad Hatta, itu.

Rakernas Muslimat NU memang mengagendakan pembahasan masalah (bahsul masail) tentang nikah sirri, juga nikah mut'ah (kontrak), masalah aborsi, bank sperma dan bank ASI. Selain itu, forum Rakernas juga mengagendakan perumusan kriteria pemimpin yang layak dipilih sekaligus mampu menjamin kesejahteraan rakyat. (rif)