Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menyikapi secara resmi fatwa hukum haram golput alias tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dikeluarkan para ulama dan kiai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, mengatakan, perkara fatwa tersebut “Harus dibicarakan dahulu di MUI.” Namun, apa pun itu hukumnya, tetaplah harus dilihat konteksnya terlebih dahulu.<>
"Kita secara formal belum membahas itu. Perlu dibahas secara seksama," kata imbuh Niam, di Jakarta, Senin (1/11).
Namun, secara pribadi, Niam menyebut inti dari pelaksanaan pemilu adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah bangsa. Pemilu, ujarnya, sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara.
"Pemilu merupakan salah satu alat untuk pembangunan Indonesia. Dalam rangka memilih presiden dan anggota legislatif merupakan hak setiap warga negara. Ini tujuan baik, jika tidak digunakan, kita berdosa," katanya.
Disinggung ajakan golput yang diserukan Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Niam mengatakan, hal itu tidak menyeselaikan masalah dan pilihan yang tidak arif. Seruan itu merupakan langkah emosional belaka.
"Golput lebih banyak mudharat-nya (merugi) dibandingkan ke-mashalat-annya (manfaat). Dari sisi agama, golput tidak sejalan dengan tujuan utama fiqh siyasah (politik), yaitu mewujudkan kemashalatan bersama," katanya. (ini/rif)
Terpopuler
1
Warga NU Bekasi Raya Padati Kajian Qanun Asasi KH Hasyim Asy'ari
2
Ketua Umum PBNU Terima PP IPNU-IPPNU, Kongres November Diminta Respons Tantangan Era AI
3
Hasil Muktamar Ke-35 NU Segera Disosialisasikan ke PWNU dan PCNU
4
Orang Meninggal Dapat Pesangon dan BPJS Ketenagakerjaan, Apakah Jadi Harta Warisan?
5
Khutbah Jumat: Syukur Batin dan Syukur Lahir: Mengakui Nikmat dan Menggunakannya untuk Taat
6
Khutbah Jumat: 2 Sikap Hidup yang Menjadi Ladang Kebaikan
Terkini
Lihat Semua
