Warta
MUI: Harus Ada Langkah Konkrit untuk Ekonomi Syariah
NU Online · Selasa, 22 Desember 2009 | 08:35 WIB
Jakarta, NU Online
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengimbau pemerintah untuk adanya langkah dan kebijakan konkrit untuk mengembangkan ekonomi syariah. Ketua Harian DSN MUI, Ma'ruf Amin, mengatakan DSN MUI telah berinisiatif untuk pengembangan ekonomi syariah dengan mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah.
"Di sisi lain juga harus ada political will pemerintah. Hal ini sudah disampaikan oleh presiden dimana ekonomi syariah menjadi agenda nasional," kata Ma'ruf dalam silaturahmi dan dialog antara Departemen Keuangan-MUI di Gedung MUI, Selasa (22/12).<>
"Berbeda dengan Malaysia yang ekonomi syariahnya berkembang karena sejumlah insentif dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintahnya. Karenanya kita ingin tidak hanya political statement saja tetapi ada langkah konkrit dari Departemen Keuangan," ujar Ma'ruf.
Acara silaturahmi dan dialog dengan Depkeu ini, jelasnya, memiliki tujuan khusus dalam rangka penguatan peran dari lembaga keuangan untuk pengembangan ekonomi syariah. Ma'ruf menambahkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, adalah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang sowan ke MUI setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ma'ruf menuturkan selanjutnya secara bergilir MUI pun akan mengundang menteri lainnya. Dalam silaturahmi dan dialog Depkeu-MUI ini hadir pula Kepala Bapepam LK Fuad Rahmany, Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto, dan Direktur Pembiayaan Syariah Depkeu, Dahlan Siamat. (min)
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengimbau pemerintah untuk adanya langkah dan kebijakan konkrit untuk mengembangkan ekonomi syariah. Ketua Harian DSN MUI, Ma'ruf Amin, mengatakan DSN MUI telah berinisiatif untuk pengembangan ekonomi syariah dengan mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah.
"Di sisi lain juga harus ada political will pemerintah. Hal ini sudah disampaikan oleh presiden dimana ekonomi syariah menjadi agenda nasional," kata Ma'ruf dalam silaturahmi dan dialog antara Departemen Keuangan-MUI di Gedung MUI, Selasa (22/12).<>
"Berbeda dengan Malaysia yang ekonomi syariahnya berkembang karena sejumlah insentif dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintahnya. Karenanya kita ingin tidak hanya political statement saja tetapi ada langkah konkrit dari Departemen Keuangan," ujar Ma'ruf.
Acara silaturahmi dan dialog dengan Depkeu ini, jelasnya, memiliki tujuan khusus dalam rangka penguatan peran dari lembaga keuangan untuk pengembangan ekonomi syariah. Ma'ruf menambahkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, adalah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang sowan ke MUI setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ma'ruf menuturkan selanjutnya secara bergilir MUI pun akan mengundang menteri lainnya. Dalam silaturahmi dan dialog Depkeu-MUI ini hadir pula Kepala Bapepam LK Fuad Rahmany, Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto, dan Direktur Pembiayaan Syariah Depkeu, Dahlan Siamat. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Niat Zakat Fitrah Lengkap untuk Diri Sendiri, Keluarga, dan Orang Lain yang Diwakilkan
2
Khutbah Idul Fitri: Menjaga Fitrah Setelah Ramadhan Berlalu
3
Khutbah Idul Fitri Bahasa Sunda: Ciri Puasa nu Ditampi ku Allah
4
Khutbah Idul Fitri: Hari Kemenangan untuk Kebebasan Masyarakat Sipil
5
Kultum Ramadhan: Teladan Rasulullah di Sepertiga Akhir Ramadhan
6
Menyembunyikan Masa Lalu Kelam dari Calon Istri, Haruskah Jujur?
Terkini
Lihat Semua
