MUI: Harus Ada Petunjuk Teknis Tangani Kasus
NU Online · Selasa, 20 April 2010 | 07:47 WIB
Untuk mengefektifkan pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama (PPA), perlu ada petunjuk teknis.
''Peraturan perlu lebih diperkuat dengan semacam petunjuk teknis sehingga ada pedoman dalam pelaksanaan UU PPA,'' kata Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin di Jakarta Selasa (20/4).<>
Ma'ruf mencontohkan seperti kasus Ahmadiyah yang direspons dengan keluarnya surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung. ''Harus ada petunjuk dan pedoman dalam penanganan kasus penodaan agama,'' tutur Ma'ruf.
Adanya petunjuk teknis ini pun menurut Ma'ruf untuk menghindari adanya ketegangan yang terjadi di masyarakat dalam merespon tindakan penodaan agama.''Jadi pemerintah dengan petunjuk teknis bisa mengantisipasi ketegangan atau aksi main hakim sendiri,'' tuturnya.
Ma'ruf juga mengingatkan bahwa selain ada petunjuk teknis perlu juga ada lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan terhadap kasus penodaan agama. Seperti misalnya Kejaksaan dan Kepolisian. (ful)
Terpopuler
1
Suyudi Ario Seto Segera Dilantik Presiden Prabowo sebagai Kapolri Hari Ini
2
Khutbah Jumat: Pentingnya Ikhlas dan Meluruskan Niat dalam Beramal
3
Wajah Baru Kepengurusan PBNU 2026-2031: Masuk Dua Tokoh Disabilitas di Kepengurusan
4
Khutbah Jumat: Memperkuat Akidah di Tengah Munculnya Keraguan tentang Tuhan
5
Dilantik Jadi Wantimpres, Kiai Said Siap Berikan Pertimbangan Konstruktif untuk Presiden
6
Khutbah Jumat: Bercanda dan Batasannya dalam Islam
Terkini
Lihat Semua
