Paradoks Kartini saat Krisis Iklim: Perempuan di Garis Depan, Tapi Tetap Terpinggirkan

Jakarta, NU Online

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta, Fullah Jumaynah, menyampaikan bahwa di tengah krisis iklim global yang kian mengkhawatirkan.

Menurutnya, perempuan justru berada di posisi yang paradok, yakni menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi tetap terpinggirkan dalam berbagai aspek, termasuk pengambilan kebijakan.

Fullah menyebut, kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang belum terselesaikan hingga hari ini.

Ia memaparkan data tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 68,7 persen ton sampah kota, dengan sekitar 38 persen di antaranya tidak terkelola dengan baik. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan emisi metana secara signifikan dalam dua dekade terakhir.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik lingkungan. Ia adalah wajah krisis yang pertama kali dan paling berat dirasakan oleh perempuan. Di tingkat global saja, polusi udara membunuh sembilan juta jiwa per tahun, sementara 83 ribu perempuan dan anak menjadi korban pembunuhan setiap tahunnya,” ujarnya dalam Webinar bertajuk Perempuan & Ekologi: Mewarisi Semangat Kartini, Merawat Kelestarian Bumi, pada Kamis (23/4/2026).

Fullah kemudian mengajak publik untuk membaca ulang pemikiran Raden Ajeng (RA) Kartini melalui perspektif ekofeminisme. Menurutnya, surat-surat Kartini menunjukkan kepekaan ekologis yang mendalam, terutama ketika ia mempertanyakan mengapa keindahan alam Jawa tidak sejalan dengan kebebasan manusianya.

“Pada masa itu, kolonialisme membelenggu keduanya, bumi Jawa dikeruk lewat tanam paksa, sementara perempuan dikurung dalam pingitan. Ini adalah satu sistem penindasan yang sama,” katanya.

Ia menilai, paradoks tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.

“Sekarang, paradoks itu masih ada dengan adanya alam melimpah, tapi perempuan tidak bebas menikmatinya karena keindahan tidak otomatis menghasilkan keadilan,” lanjut Fullah.

Kondisi ini juga tercermin dalam minimnya keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan lingkungan. Padahal, perempuan memiliki peran penting sebagai pengelola limbah rumah tangga serta penjaga hutan adat dengan pengetahuan ekologis yang kuat.

“Perempuan dipukul lebih keras karena beban domestik dalam mengelola air dan pangan, serta keterbatasan akses terhadap aset seperti tanah dan kredit. Kita butuh kebijakan lingkungan yang responsif gender. Data harus terpilah, dan hak tanah perempuan adat harus diakui secara formal,” tegasnya.

Fullah menekankan bahwa pahlawan ekologi masa kini adalah mereka yang berani bersuara di ruang-ruang kebijakan yang masih didominasi laki-laki. Ia juga mendorong perempuan untuk membekali diri dengan pengetahuan tentang perubahan iklim agar mampu melakukan advokasi secara nyata.

“Solidaritas adalah kunci. Perempuan kota harus berpihak pada perempuan desa. Menjadi pahlawan ekologi berarti sadar, berpengetahuan, bertindak, dan bersuara dalam keputusan besar, mulai dari tingkat desa hingga forum internasional seperti COP (Conference of the Parties)," pungkasnya.