Kudus, NU Online
Mustasyar PBNU KH Sya’roni Ahmadi meminta jajaran syuriah dan tanfidziah menjelaskan hubungan Nahdlatul Ulama dan partai politik secara benar dan utuh. Sebab, hingga kini masih ada penilaian sebagian kalangan bahwa NU masih terlibat kegiatan dengan partai politik.
“Harus kita tegaskan NU tidak berpolitik praktis, tetapi banyak warga NU berada di berbagai partai politik,” ujar Kiai Sya’roni -sapaan akrab KH Sya'roni Ahmadi, pada acara peringatan khaul KH Abdurrahman Wahid dan Koordinasi PCNU kabupaten Kudus di Aula kantor PCNU, Ahad (16/1). />
Menurut Kiai Sya’roni, penjelasan kedudukan NU-parpol sangat mendesak dilakukan sehingga warga Nahdliyyin tidak mengalami kebingungan. Kiai Kharismatik asal Kudus ini mencontohkan, di daerah Jepara ada sebuah keinginan dari beberapa aktifis parpol yang ingin mengganti nama Muslimat NU dengan Wanita Persatuan.
“Meski hal tersebut tidak terwujud, namun itu menjadi gambaran akibat kurang paham kedudukan NU dengan parpol. Ini tugas pimpinan NU untuk menerangkan yang benar,” tegasnya.
Selain itu, tambah Kiai Sya'roni, para elit NU tidak perlu membawa kebesaran organisasi dalam kegiatan politik praktis. Karena hal itu, akan menyulitkan Nahdlatul ulama dalam memperjuangkan ummat.
“Kalau NU ikut-ikutan berpartai, maka akan menjadi pembenaran bahwa NU masih punya hubungan dengan partai politik tertentu. Sehingga akan sangat sulit dalam memberi nasehat kepada warga NU,” Tandasnya seraya mencontohkan kongres Ansor di Surabaya yang sebagian besar kandidat ketua umum adalah politisi parpol.
Didepan ratusan Syuriah Dan Tanfidziah MWC dan Ranting se-Kudus itu, Kiai Sya’roni juga memberi wejangan dalam mengelola Nahdlatul Ulama harus mantap memimpin dan disenangi anggotanya.
“Sebagai pimpinan harus bisa menyenangkan anggotanya baik melalui sikap maupun program-programnya sehingga semangat berjam'iyah selalu tumbuh dan berkembang di kalangan Nahdliyin,” ujarnya. (adb)
Mustasyar PBNU KH Sya’roni Ahmadi meminta jajaran syuriah dan tanfidziah menjelaskan hubungan Nahdlatul Ulama dan partai politik secara benar dan utuh. Sebab, hingga kini masih ada penilaian sebagian kalangan bahwa NU masih terlibat kegiatan dengan partai politik.
“Harus kita tegaskan NU tidak berpolitik praktis, tetapi banyak warga NU berada di berbagai partai politik,” ujar Kiai Sya’roni -sapaan akrab KH Sya'roni Ahmadi, pada acara peringatan khaul KH Abdurrahman Wahid dan Koordinasi PCNU kabupaten Kudus di Aula kantor PCNU, Ahad (16/1).
Menurut Kiai Sya’roni, penjelasan kedudukan NU-parpol sangat mendesak dilakukan sehingga warga Nahdliyyin tidak mengalami kebingungan. Kiai Kharismatik asal Kudus ini mencontohkan, di daerah Jepara ada sebuah keinginan dari beberapa aktifis parpol yang ingin mengganti nama Muslimat NU dengan Wanita Persatuan.
“Meski hal tersebut tidak terwujud, namun itu menjadi gambaran akibat kurang paham kedudukan NU dengan parpol. Ini tugas pimpinan NU untuk menerangkan yang benar,” tegasnya.
Selain itu, tambah Kiai Sya'roni, para elit NU tidak perlu membawa kebesaran organisasi dalam kegiatan politik praktis. Karena hal itu, akan menyulitkan Nahdlatul ulama dalam memperjuangkan ummat.
“Kalau NU ikut-ikutan berpartai, maka akan menjadi pembenaran bahwa NU masih punya hubungan dengan partai politik tertentu. Sehingga akan sangat sulit dalam memberi nasehat kepada warga NU,” Tandasnya seraya mencontohkan kongres Ansor di Surabaya yang sebagian besar kandidat ketua umum adalah politisi parpol.
Didepan ratusan Syuriah Dan Tanfidziah MWC dan Ranting se-Kudus itu, Kiai Sya’roni juga memberi wejangan dalam mengelola Nahdlatul Ulama harus mantap memimpin dan disenangi anggotanya.
“Sebagai pimpinan harus bisa menyenangkan anggotanya baik melalui sikap maupun program-programnya sehingga semangat berjam'iyah selalu tumbuh dan berkembang di kalangan Nahdliyin,” ujarnya. (adb)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
PBNU Tetapkan Panitia Munas-Konbes dan Muktamar Ke-35 NU
2
Khutbah Jumat: Menyambut Dzulhijjah dengan Semangat Beribadah
3
LF PBNU Rilis Data Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H, Idul Adha Berpotensi 27 Mei 2026
4
Rentetan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Picu Kritik dan Perdebatan Publik
5
MK Sebut Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara, Lalu IKN?
6
Kunuzur Rohman Karya Katib Syuriyah PBNU Gus Awis Menyingkap Pesan Al-Qur’an untuk Kehidupan Modern
Terkini
Lihat Semua
