NU Harus Tingkatkan "Peran Kejamiyahan"

Surabaya, NU Online
Kepeloporan Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh hanya berkutat pada kegiatan pengajian dan ritual keagamaan. Peran kejamiyahan atau fungsi NU sebagai organisasi harus lebih ditingkatkan.

Demikian dikatakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas’udi saat berbicara dalam Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Kiswah) yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim di Ruang Salsabila kantor PWNU Jatim, Sabtu (7/2)<>.

“NU yang didirikan Mbah Hasyim (KH Hasyim Asy’ary, red) adalah jam’iyah atau organisasi, jika masih sebatas pengajian, maka NU belum ke mana- mana. NU jangan disederhanakan sekedar menjadi event organizer. Karena jika sebatas itu, apa kelebihannya, itu bukan agenda organisasi,” katanya di hadapan segenap pengurus harian, lembaga, lajnah dan banom di jajaran PWNU Jatim.

Halaqah tersebut dihadiri Wakil Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Iskandar, Katib Syuriah KH Hasyim Abbas, KH Ali Masyhuri (Gus Ali), Prof Dr Shonhaji dan Prof Dr Istibsyaroh (Litbang Muslimat PWNU).

Masdar menyampaikan, NU mempunyai dua agenda utama yakni al-muhafadzah alal Qodimis sholih dan al-akhdu bil jadidil ashlah. Pertama memelihara hal lama yang baik, dan kedua mengambil hal baru yang lebih baik.

Implementasi dari hal pertama adalah dengan memelihara tradisi dan membangun argumentasi tentang landasan tahlil, istighotsah dan amaliyah yang lainnya. Menurutnya, upaya beberapa kiai NU yang sudah menulis landasan dalil amaliyah warga NU patut mendapatkan apresiasi.

Berkaitan dengan agenda kedua atau al-akhdu bil jadidil ashlah, Masdar menyatakan, NU telah memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa Indonesia dalam mengawal kemerdekaan NKRI.

“Agenda politik kebangsaan pada 1916 adalah dengan membentuk Nahdatul Wathon (organisasi kebangkitan nasional). Dalam hal ini, tidak ada yang telah memberikan kontribusi yang sangat menentukan kecuali NU. Misalnya ketika memperjuangkan kemerdekaan, kiai pesantren yang dari lapisan bawah mengamankan keutuhan dan ketahanan NKRI,” katanya.

“Pada Oktober 1945 NU mengadakan Munas Alim Ulama, kemudian lahir fatwa Jihad. Kalau tidak karena fatwa ini, mustahil ada heroisme 10 November oleh segenap komponen bangsa, termasuk kiai dan santri,” tambahnya.

Melalui Munas di Cipanas tahun 1954, NU juga menolak desakan DI/ TII untuk mengganti NKRI menjadi NII ( Negara Islam Indonesia ) dan pemakzulkan Sukarno sebagai Presiden RI, dan penyelamatan Pancasila sebagai dasar Negara dari komunisme 1965.

Dikatakannya, setelah masa kemerdekaan butuhkan kekuatan non fisik, berupa konsep pemikiran. “NU juga turut memerdekakan bangsa dari penjajahan sosial, politik, ekonomi dan dominasi ideologi asing, seperti imperialisme, kapitalisme dan komunisme,” katanya.

Masdar membeber agenda yang telah dilakukan NU dengan gerakan para pedagang Nahdlatul Tujar pada 1918, dan grup diskusi Tashwirul afkar Tashwirul Afkar pada 1919.

Ditambahkan, salah seorang tokoh pendiri NU KH Bisri Syansuri Denanyar waktu itu juga membuat trobosan baru, yakni membuka Pondok Pesantren Putri.

“Beberapa hal itu terhitung sebuah terobosan pada masa itu, karena merupakan sesuatu yang tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi pesantren, itulah al-akhdu bil jadidil ashlah, pembaharuan,” katanya. (yus)