Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan PBNU sebagai ormas Islam tidak dalam posisi koalisi atau oposisi, tetapi menjalankan tugas keagamaan dalam rangka amar makruf nahi munkar.
“Saya selalu mengkritik pemerintah, tetapi dengan santun,” katanya dihadapan rapat pleno PBNU di kompleks pesantren Krapyak Yogyakarta, Ahad (27/3).<<>br />
Beberapa persoalan yang disampaikan kepada presiden adalah penguasaan sumberdaya alam oleh sekelompok kecil pemilik modal, sehingga masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, malah terancam bencana dari lingkungannya.
Ia mencontohkan, ada investor yang mendapatkan konsesi tambang batubara seluas 110 ribu hektar. NU, sebagai kelompok masyarakat yang sangat besar, malah tidak mendapatkan apa-apa.
Pemberian izin penambangan tersebut marak dikeluarkan ketika menjelang Pilkada, tanpa memperhitungkan berbagai dampak yang terjadi. “Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden dan beliau berjanji memperbaiki UU-nya,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan kritik soal Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sebenarnya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro, tetapi tak dapat dijangkau karena pinjaman minimal 50 juta rupiah.
“Hanya pak haji di desa yang mampu mengambil kredit segitu, sementara di solikin, sadikun dan lainnya tidak,” tandasnya.
Karena itu, ia mengusulkan plafon kreditnya diturunkan antara 5-10 juta rupiah sehingga benar-benar mampu dijangkau oleh para petani miskin yang hidup di desa-desa.
Demikian pula soal UU Air, NU dengan getol memperjuangkan agar air tetap milik public. Terakhir NU juga telah mengajukan judicial review soal UU Sisdiknas yang dalam salah satu pasalnya mendiskriminasi lembaga pendidikan swasta, sehingga NU yang memiliki banyak pesantren dan madrasah sangat dirugikan. (mkf)
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan PBNU sebagai ormas Islam tidak dalam posisi koalisi atau oposisi, tetapi menjalankan tugas keagamaan dalam rangka amar makruf nahi munkar.
“Saya selalu mengkritik pemerintah, tetapi dengan santun,” katanya dihadapan rapat pleno PBNU di kompleks pesantren Krapyak Yogyakarta, Ahad (27/3).<<>br />
Beberapa persoalan yang disampaikan kepada presiden adalah penguasaan sumberdaya alam oleh sekelompok kecil pemilik modal, sehingga masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, malah terancam bencana dari lingkungannya.
Ia mencontohkan, ada investor yang mendapatkan konsesi tambang batubara seluas 110 ribu hektar. NU, sebagai kelompok masyarakat yang sangat besar, malah tidak mendapatkan apa-apa.
Pemberian izin penambangan tersebut marak dikeluarkan ketika menjelang Pilkada, tanpa memperhitungkan berbagai dampak yang terjadi. “Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden dan beliau berjanji memperbaiki UU-nya,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan kritik soal Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sebenarnya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro, tetapi tak dapat dijangkau karena pinjaman minimal 50 juta rupiah.
“Hanya pak haji di desa yang mampu mengambil kredit segitu, sementara di solikin, sadikun dan lainnya tidak,” tandasnya.
Karena itu, ia mengusulkan plafon kreditnya diturunkan antara 5-10 juta rupiah sehingga benar-benar mampu dijangkau oleh para petani miskin yang hidup di desa-desa.
Demikian pula soal UU Air, NU dengan getol memperjuangkan agar air tetap milik public. Terakhir NU juga telah mengajukan judicial review soal UU Sisdiknas yang dalam salah satu pasalnya mendiskriminasi lembaga pendidikan swasta, sehingga NU yang memiliki banyak pesantren dan madrasah sangat dirugikan. (mkf)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Gambaran Orang yang Bangkrut di Akhirat
2
Khutbah Jumat: Menjaga Nilai-Nilai Islam di Tengah Perubahan Zaman
3
Khutbah Jumat: Tolong-Menolong dalam Kebaikan, Bukan Kemaksiatan
4
Khutbah Jumat: 2 Makna Berdoa kepada Allah
5
Khutbah Jumat: Membangun Generasi Kuat dengan Manajemen Keuangan yang Baik
6
Rohaniawan Muslim dan Akselerasi Penyebaran Islam di Amerika
Terkini
Lihat Semua
