NU Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembangunan PLTN Muria

Pati, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria di Ujung Lemah Abang Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Pasalnya, lokasi tersebut jaraknya masih berdekatan dengan pemukiman warga di sejumlah kota sekitar.

Kekhawatiran tersebut, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Anas Tahir cukup beralasan. Sebab, pihaknya menilai Indonesia belum siap dengan keberadaan PLTN, utamanya dalam hal sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah seharusnya menghentikan rencana itu, karena masyarakat melakukan penolakan. “Kalau pun ingin memaksakan membangun PLTN harus mencari lokasi sejauh mungkin dari pemukiman dan benar-benar terisolir,” jelas Anas kepada wartawan usai membuka Gelar Budaya Rakyat yang diselenggarakan Lembaga Seniman dan Budaya Indonesia (Lesbumi) NU di pelataran Stadion Joyokusumo, Pati, Jawa Tengah, Jumat (13/7) kemarin.

Ia mengatakan, pemerintah harus rasional dalam mempersiapkan tenaga profesional dalam pembangunan PLTN. Karena dia menilai, masyarakat sampai saat ini masih belum bisa menerima dan belum siap atas keberadaan itu.

“Sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru membangunnya. Lebih baik dilakukan kajian yang lebih mendalam dan harus jujur pada masyarakat tentang keunggulan dan kekurangan PLTN,” harapnya.

Sejauh ini, informasi yang diterima pihaknya, kajian PLTN Muria masih dalam proses dan belum selesai. Sehingga, aksi penolakan dari masyarakat, baginya, adalah sikap yang semestinya sebelum terlanjur dibangun.

Sementara itu, berkaitan dengan gencarnya aksi penolakan yang dilakukan masyarakat di semenanjung Muria, pihaknya bakal mengikuti. “Kalau keinginan sebagian besar masyarakat menolak, ya kami juga akan menyatakan sikap menolak. Toh, sebagian besar masyarakat tersebut warga nahdliyin (sebutan untuk warga NU),” tandasnya. (man/gpa)