Warga NU Pati Tolak PLTN

Pati, NU Online
Ribuan warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah se-Kabupaten Pati, sepakat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Tekat ini mereka wujudkan dalam aksi unjuk rasa menolak kehadiran PLTN yang dikemas dalam acara “Ngaji Bareng” menolak pembangunan PLTN Jepara yang digelar di  Alun-alun Kabupaten Pati, Jateng, Selasa (19/6) kemarin.

Sedikitnya 1.000 orang, yang juga datang dari organisasi massa, mahasiswa, petani dan nelayan tersebut bergabung untuk tidak menerima PLTN yang rencanannya bakal berlokasi di  Ujung Lemahabang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Hadir dalam acara akbar ini, antara lain para ulama setempat, seperti KH Abdul Hadi Kurdi, KH Solaiman Nasrun, KH Moch. Ridwan, KH Mahmudan, KH Imam Sofwan, KH Syaiful dan KH Abdul Hamid.

Koordinator aksi, Anis Sholeh Ba'asyin menyampaikan, penolakan masyarakat Pati ini sekali lagi menegaskan penolakan warga sekitar Muria atas kehadiran PLTN di Jepara.

Karena teknologi yang tak ramah lingkungan ini memiliki manfaat yang tak sebanding dengan bencana kemanusiaan yang bisa diakibatkannya. “Dengan demikian, Jepara, Kudus, Pati, Semarang dan Demak telah menyatukan tekat untuk menolak kehadiran PLTN,” ujarnya.

Dukungan dari NU dan Muhammadiyah, lanjut Anis, sebuah gambaran besar bagaimana pemilik basis massa Muslim terbesar ini menjadi satu kekuatan baru masyarakat sekitar Muria untuk menolak kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan PLTN.

“Sebentar lagi, juga bakal bergabung masyarakat di Kabupaten Purwodadi, Rembang, Blora, bahkan hingga Tuban untuk ikut menolak teknologi berbasis nuklir ini,” ujarnya.

Rakyat Muria, imbuh dia, sudah dua kali menolak rencana pemerintah untuk membangun PLTN. Yakni pada tahun 1984 dan 1994. “Kini kami sampaikan penolakan ini demi masyarakat sekitar Muria,” ujarnya.

Alasan pemerintah bahwa Jawa-Bali tahun 2020-2025 akan mengalami kekurangan pasokan listrik, dinilai tidak mempunyai variabel yang jelas. Sebab, masih sangat banyak alternatif energi yang bisa dikembangkan selain nuklir.

“Jika pemerintah tetap ngotot membangun PLTN Muria, rakyat di kawasan Muria tetap akan bertahan untuk menolak. Karena penolakan ini merupakan kesepakatan kami,” tegas Anis. (rol/man)