NU-Muhammadiyah Serukan Gerakan Anti-Pornografi dan Pornoaksi

Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serukan gerakan moral anti-pornografi dan pornoaksi. Ponografi dan pornoaksi merupakan hal yang sangat berbahaya lantaran telah terbukti merusak moral dan ketahanan bangsa.

Pernyataan tersebut terungkap dalam deklarasi kerjasama yang dilakukan Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, di Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya Jakarta, Kamis (2/2). Hadir pula pada acara tersebut, Wakil Rois Aam PBNU KH. Tolchah Hasan, Ketua PBNU Rozy Munir serta Sekretaris Umum PP Muhammdiyah Rosyad Soleh.

Dalam deklarasi tersebut, dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia ini juga mendesak DPR-RI untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Anti-pornografi dan Pornoaksi. RUU itu perlu segera disahkan menjadi UU demi kemaslahatan bersama.

Din Syamsuddin, pada kesempatan itu menyatakan bahwa pornografi dan pornoaksi bukanlah masalah biasa. “Pornografi dan pornoaksi bukan masalah sepele. Ini sangat berbahaya karena merupakan liberalisme moral,” tegasnya.

Pornografi dan pornoaksi, lanjut Din harus disamakan persoalan narkoba, terorisme dan korupsi. “Ini (pornografi dan pornoaksi, Red) persoalan besar, sama dengan narkoba, terorisme dan korupsi,” terangnya. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah agar juga memberikan perhatian besar pada kedua persoalan tersebut serta bersungguh-sungguh memberantasnya.

Senada dengan Din, Hasyim Muzadi mengatakan bahwa persoalan pornografi tidak bisa dianggap ringan. Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan salah satu alat untuk merusak moral bangsa. “Pornografi dan pornoaksi ini merupakan alat demoralisasi,” tegasnya.

Jika sudah berakaitan dengan moral bangsa, lanjut Hasyim, penanggulangannya tidak bisa dilakukan setengah-setengah, melainkan harus sungguh-sungguh serta menyeluruh. Hasyim juga meminta pemerintah untuk sungguh-sungguh dan serius memberantasnya.

Koalisi “Bumi”-“Matahari” Soroti Belum Maksimalnya Pemberantasan Korupsi
Selain menyikapi persoalan pornografi dan pornografi, koalisi dua ormas Islam yang memiliki massa besar tersebut juga menyoroti belum maksimalnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah.

Din Syamsuddin mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia terkesan pilih-pilih. “Pemberantasan korupsi belum maksimal, pemerintah terkesan ‘pilih-pilih tebu’. Masih banyak koruptor berkeliaran,” katanya. Oleh karena itu, NU-Muhammadiyah juga meminta kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam memberantas penyakit bangsa tersebut.

Dua ormas Islam itu juga mendesak pemerintah agar konsisten memberantas korupsi dan pelaksanaannya harus selalu mengetengahkan keadilan hukum dan keadilan moral, tidak pilih-pilih, dan tidak menjadi alat politik kekuasaan. (rif)