Warta
Pakar: Impor Merusak Kedaulatan Pangan Nasional
NU Online · Ahad, 24 Agustus 2008 | 00:14 WIB
Yogyakarta, NU Online
Kebijakan impor produk pertanian, khususnya beras, telah terbukti merusak kedaulatan pangan nasional. Gerakan pangan murah berbasis global atau importasi yang sering dilontarkan penganut liberalisasi sudah saatnya dihentikan.
Demikian diungkapkan Pakar Teknologi Pertanian pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Prof Dr Mochamad Maksum, di Yogyakarta, Sabtu (23/8) kemarin.<>
Maksum yang juga Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta itu menjelaskan, importasi harus segera dihentikan dan digantikan dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri sebagai subtitusi impor.
Dikatakannya, kebijakan impor juga menyebabkan Indonesia menjadi tergantung pada negara lain. Akibatnya, juga mengganggu upaya mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia sebagai negara agraris.
"Untuk itu, tata alokasi dan tata kelola sumber daya pertanian sudah waktunya mengedepankan kepentingan yang merujuk pada konsep kedaulatan pangan dalam negeri sehingga Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris tidak semakin `salah arah` dalam pembangunan pertanian," jelas Maksum.
Kiblat pembangunan, khususnya pertanian, semestinya segera dikembalikan menjadi "pro petani" di samping perlunya dilakukan revitalisasi.
"Konsep inilah yang akan memberi makna pada rekonstruksi struktural pembelaan negara terhadap kaum tani setelah sekian lama memanjakan industri "nonagro" secara berlebihan, apalagi selama ini kaum tani yang merupakan mayoritas warga bangsa selalu terabaikan," katanya. (ant/man)
Kebijakan impor produk pertanian, khususnya beras, telah terbukti merusak kedaulatan pangan nasional. Gerakan pangan murah berbasis global atau importasi yang sering dilontarkan penganut liberalisasi sudah saatnya dihentikan.
Demikian diungkapkan Pakar Teknologi Pertanian pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Prof Dr Mochamad Maksum, di Yogyakarta, Sabtu (23/8) kemarin.<>
Maksum yang juga Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta itu menjelaskan, importasi harus segera dihentikan dan digantikan dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri sebagai subtitusi impor.
Dikatakannya, kebijakan impor juga menyebabkan Indonesia menjadi tergantung pada negara lain. Akibatnya, juga mengganggu upaya mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia sebagai negara agraris.
"Untuk itu, tata alokasi dan tata kelola sumber daya pertanian sudah waktunya mengedepankan kepentingan yang merujuk pada konsep kedaulatan pangan dalam negeri sehingga Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris tidak semakin `salah arah` dalam pembangunan pertanian," jelas Maksum.
Kiblat pembangunan, khususnya pertanian, semestinya segera dikembalikan menjadi "pro petani" di samping perlunya dilakukan revitalisasi.
"Konsep inilah yang akan memberi makna pada rekonstruksi struktural pembelaan negara terhadap kaum tani setelah sekian lama memanjakan industri "nonagro" secara berlebihan, apalagi selama ini kaum tani yang merupakan mayoritas warga bangsa selalu terabaikan," katanya. (ant/man)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Panduan Shalat Gerhana Bulan Petang Ini, Mulai Niat hingga Salam
2
PBNU Instruksikan Qunut Nazilah Respons Agresi Israel-AS ke Iran
3
Jadwal Cuti Bersama dan WFA Lebaran 2026, Total Libur Capai 16 Hari
4
Ketua Umum PBNU Mengutuk Serangan AS-Israel atas Iran
5
Khutbah Gerhana Bulan: Tanda Kekuasaan Allah dan Kesempatan Beramal Saleh
6
Amalan-amalan yang Dianjurkan ketika Terjadi Gerhana Bulan
Terkini
Lihat Semua
