Paul Litay: Pemilu Legislatif Rawan Kecurangan

Jakarta, NU Online
Walaupun berbagai sarana telah disiapkan untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang berkualitas, namun asas jujur dan adil masih akan sulit dilakukan jika mental dan kultur masyarakatnya belum berubah.

Demikian dikatakan Paul Litaym aktivis “Angkatan 66” dalam diskusi terbatas di ruang redaksi NU Online, Jakarta, Kamis (12/2) malam lalu, terkait berbagai kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur.<>

Hampir semua kecurangan seperti pemilih ganda dan anak-anak di bawah umur yang bebas melakukan pemilihan walaupun di sana ada pengawas, pemantau, bahkan ada aparat keamanan.

Pelanggaran yang terjadi tidak dicegah, dengan alasan mereka memiliki kartu suara dan punya hak pilih. Keberatan yang disampaikan saksi terhadap terjadinaya pelanggaran hanya dicatat, tapi pelanggarannya terus dibiarkan berjalan. Peristiwa ini sanagat memprihatinkan.

Melihat gejala alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu memprediksi, Pemilu mendatang masih akan diwarnai kecurangan, karena daftar pemilih yang ada yang telah mengalami penggandaan, pemilih fiktif dan sebagainya itu akan dijadikan pegangan bagi pemilu legisliatif bulan mendatang.

“Dalam situasi begini KPU, bawaslu serta berbagai pengawas independen tidak ada gunanya. Mereka hanya akan menjadi pengamat, yang tidak bisa mencegah menghalangi terjadinya kecurangan,” katanya.

Bahkan pria asal Ambon ini khawatir kalau kecurangan telah dilakukan sedemikian sistemik, maka sejak jauh-jauh hari siapa pemenang pemilu legislatif dan siapa pemenang pemilihan presiden sudah bisa ditentukan. Bila hal itu terjadi maka gerakan demokrasi tidak ada artinya, karena dikalahkan oleh gerakan manipulasi.

Kalau hal itu terjadi dan tentu lambat laun akan terungkap di masyarakat, maka legitimasi lembaga legislative pun akan turun, demikian juga kewibawaan pemerintah juga akan merosot karena dipilh berdasarkan ketidakjujuran.

Dikatakannya, kekecewaan sosial ini akan memicu kerawanan. Ini yang tidak dipikirkan oleh partai-partai politik peserta Pemilu serta pemerintah, sehingga tetap mentolerir kecurangan. (mdz)