Muara Teweh, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi. "Sikap NU untuk meminta dihentikan pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ini merupakan solusi terbaik dan strategis agar martabat bangsa tidak direndahkan, kecuali tenaga kerja pria," kata Said Aqil Siradj kepada wartawan disela tablig akbar di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin malam (27/6).
Menurut Said Aqil, penghentian pengiriman TKW ke negara tersebut sudah pernah dia sampaikan, sejak tahun 1985 kepada Menteri Tenaga Kerja RI saat masih dijabat Soedomo dan Kedubes RI untuk Arab Saudi Akhmad Tjipto Soediro.<>
Permintaan ini, kata dia, karena di negeri tersebut tidak ada Ormas, LSM dan lainnya yang bisa mengungkapkan apakah orang itu benar-benar bersalah hingga berlakunya hukum qisos. Orang Arab dalam melakukan hukuman sangat tertutup serta dalam masalah hukuman pancung siapapun tidak ada yang bisa membela kecuali ahli waris.
"Raja Faisal saja ditembak mati oleh keponakannya, hingga akhirnya keponakannya itu dihukum pancung. Walaupun orang tuanya sudah meminta maaf," kata Said.
Kunjungan Said Agil ke Muara Teweh Kabupaten Barito Utara ini dalam rangka Hari Lahir (Harlah) NU ke-85 tingkat kabupaten yang didampingi Rois Syuriyah PB NU Arthani Hasbi dan Roi Syuriah PWNU Kalteng KH Anwar Isya serta Sekretaris umum PWNU Kalteng H Wahyudi F Dirun.
Pada peringatan harlah itu digelar tablig akbar dengan pembicara Said Agil pada Senin (27/6) malam yang dihadiri Bupati Barito Utara, Achmad Yuliansyah di halaman Masjid Raya Siraotal Mustaqim Muara Teweh.
Â
Redaktur : Syaifullah Amin
Sumber   : Antara
Terpopuler
1
PWNU dan PCNU Se-DIY Tolak Politik Uang dalam Proses Muktamar NU
2
Kompensasi kepada Pemilih dengan Dalih Transportasi atau Ongkos Kerja untuk Memengaruhi Pilihan adalah Haram dan Suap
3
Lima Kelompok Ini Perlu Jadi Perhatian NU dalam Putusan Muktamar Ke-35 di Tambakberas
4
RAPBN 2027 Dana Pendidikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI: Jangan Pelintir Putusan MK
5
Data Terbaru Gempa M7,7 NTT: 54 Meninggal Dunia, 199 Luka-Luka, 9 Ribu Warga Mengungsi
6
Jusuf Kalla Buka Suara soal Kerusuhan di Aceh: Konflik Internal, Bukan ke Pemerintah Pusat
Terkini
Lihat Semua