Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bahwa plafon (batas tertinggi) Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 50 juta yang ditetapkan Pemerintah masih terlalu tinggi. PBNU meminta Pemerintah menurunkannya menjadi maksimal Rp. 10 juta agar KUR benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat lapisan bawah.
Hal ini disampaikan oleh KH Said Aqil Siradj saat memenuhi undangan Presiden RI di Istana Negara, Jum'at (22/10). “Kalau palfonnya masih lima puluh juta rupiah, maka tidak semua masyarakat bawah bisa menikmati KUR. Karena besaran itu (Rp. 50 juta) tergolong bisnis menengah,” ungkap Kang Said kepada SBY.<>
Masukan dari PBNU ini direspon dengan baik oleh SBY dan akan segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Pada saat itu rombongan PBNU diterima SBY yang didampingi Sudi Silalahi (Menteri Sekretaris Negara), Suryadharma Ali (Menteri Agama), dan Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).
“Sekarang ini masih banyak orang yang bekerja memecah batu, kemudian menjualnya dengan harga enam ratus rupiah tiap keranjangnya. Ini harus kita perhatikan. Saat ini kita sudah merasakan pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya belum,” tegasnya.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja. Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. (bil)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Peran Masyarakat, Pemerintah dan Keluarga dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Perundungan
2
Khutbah Jumat: Pentingnya Menjaga Privasi Anak di Media Sosial
3
Gus Kikin Kenang Perjuangan Nyai Machfudhoh Aly Ubaid untuk NU
4
Syekh Yusuf al-Makassari: Sufi Nusantara yang Ubah Dzikir Jadi Gerakan Pembebasan
5
Kemenkes Tetapkan Tarif Cek Kesehatan Jamaah Haji, Tertinggi Rp1,3 Juta
6
Subsidi Haji dari APBN, MUI: Tak Pengaruhi Keabsahan Ibadah
Terkini
Lihat Semua
