Pemberantasan Korupsi Berat, Tapi harus Dijalani
NU Online · Selasa, 23 November 2010 | 06:42 WIB
Terungkapnya kasus keluarga Gayus Tambunan semakin membuka mata terhadap boroknya sistem hukum yang ada di Indonesia. Perangkat hukum yang seharusnya menjadi lembaga penegakan hukum ternyata malah terlibat dalam konspirasi korupsi.
Rais Syuriyah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi berpendapat korupsi di Indonesia sifatnya sudah sistemik dan melibatkan bukan hanya struktur birokrasi, tetapi juga telah melebar ke masyarakat sipil yang seharusnya menjaga arah bangsa ini.<>
Meskipun tantangan yang dihadapi berat, tetapi ia berharap agar upaya pemberantasan korupsi dapat terus dijalankan untuk menyelamatkan negara ini.
“Perlu ada revolusi budaya, bukan reformasi seperti yang lalu,” katanya kepada NU Online, Selasa (22/11).
Ia melihat proses hukum yang dijalani tidak serius. Jika ini dijalankan, maka hampir semua pejabat akan kena. “Banyak juga korupsi yang tidak terungkap karena pengaturan administrasi yang rapi, padahal jumlahnya sangat besar,” imbuhnya.
Salah satu akar timbulnya korupsi adalah tingginya modal untuk meraih jabatan publik sehingga ketika terpilih, hal pertama yang dipikirkan para pejabat adalah mengembalikan modal yang ditanamkan untuk mendapatkan jabatan tersebut.
“Uang negara dianggap sebagai uang yang tak bertuan, jadi siapa yang memiliki akses terhadapnya berusaha mengeruk sebesar-besarnya,” tandasnya. (mkf)
Terpopuler
1
Menakar Kapasitas Al-Albani dalam Ilmu Hadits: Benarkah Layak Disebut Muhaddits?
2
Gus Kikin Sebut NU Dukung Program Pemerintah, Fokus pada Pembangunan Manusia
3
PCNU Jombang Harapkan PBNU Masa Khidmah 2026-2031 Prioritaskan Program Keumatan
4
Gus Kikin Targetkan Susunan Kepengurusan PBNU 2026-2031 Rampung dalam 30 Hari
5
Seismik Anak Krakatau Menurun, PVMBG Ingatkan Potensi Letusan Lebih Kuat Masih Terbuka
6
10 Pendapat Al-Albani yang Bertentangan dengan Imam Mazhab dan Mayoritas Ulama Ahlussunnah
Terkini
Lihat Semua
