Pemerintah Kaji Penghapusan Pilkada Langsung

Surabanya, NU Online
Seperti sering diserukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi tentang perlunya penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, pemerintah saat ini telah memberikan sinyal penghapusan pilkada langsung itu setelah mengkaji beberapa kali pelaksanaan pilkada di berbagai daerah.

”Pemerintah mengkaji kemungkinan menghapus pilkada langsung untuk gubernur. Ini baru menjadi wacana,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto kepada wartawan usai melantik Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim di Gedung DPRD Jatim, Jl Indrapura Surabaya, Kamis (12/2).<>

Pemerintah telah mengkaji beberapa kali pilkada langsung, salah satunya di Jatim. Pilkada Jatim, kata Mardiyanto, menelan biaya cukup besar hingga mencapai Rp 800 miliar. Begitu pula pelaksanaannya memakan waktu satu tahun. “Ini sangat tidak efektif untuk keberlangsungan pembangunan,” kata Mardiyanto.

Dana pilkada langsung yang begitu besar itu, kata Mendagri, membuat pemerintah mengambil inisiatif merevisi UU 32/2004 guna meniadakan pilkada secara langsung di tingkat propinsi.

Pemerintah akan mengajukan revisi Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis.

“Demokratis di negeri kita ini kan bisa melalui DPRD, bisa juga dipilih secara langsung. Artinya, bisa dilakukan perubahan,” katanya. Mendagri berharap bakal mendapat masukan dari masyarakat untuk mencari solusi atas masalah tersebut agar pelaksanaan pilkada ke depan tidak menimbulkan masalah berkepanjangan.

Menurut Mendagri, pemerintah banyak melakukan diskusi dengan berbagai kalangan membahas penghapusan pilkada langsung. Salah satunya soal pilkada Jatim yang menjadi bahan kajian penting bagi pemerintah.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi pada berbagai kesempatan telah menyerukan penghapusan pilkada langsung. Selain persoalan dana, proses pikada lansgsung dinilai tidak seimbang dengan pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang demokrasi itu sendiri. Menurutnya, rakyat pada umumnya, belum mampu menggunakan konsep demokrasi secara ideal dalam pilkada langsung ini.

Hasyim juga menilai pilkada telah memunculkan konflik di masyarakat yang berujung pada tindak kekerasan. Hal itu, kata dia, merupakan titik puncak perpecahan dan perbedaan pilihan politik di kalangan masyarakat.

Sementara itu NU yang merupakan organisasi kemasyarakatan Islam dengan massa terbesar di Indonesia pasti mendapatkan imbasnya. Para kiai, ulama dan kalangan Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) turut menjadi ‘korban’ dari konflik tersebut, kata Hasyim. (nam/rif)