Pemerintah Lakukan Pembohongan Publik Terkait Subsidi BBM

Jakarta, NU Online
Pemerintah dinilai telah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ada selama ini hanya dinikmati oleh golongan kaya. Klaim ini menjadi alasan utama pemerintah untuk mencabut subsidi dan secara otomatis menaikkan harga BBM

Dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jum’at (16/5), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI menolak klaim pemerintah bahwa 80 persen uang subsidi dinikmati orang-orang kaya yang mengonsumsi premium dan solar untuk kendaraan pribadi.<>

”Pemerintah bohong kalau negara lebih banyak menyubsidi orang-orang kaya melalui BBM. Pemerintah memang menyubsidi orang kaya, tapi tidak melalui BBM,” kata ketua FKB Effendy Choirie (Gus Choi).

Golongan kaya mendapatkan subsidi melalui bunga obligasi rekapitulasi perbankan yang jumlahnya lebih dari Rp 65 triliun dalam APBN P 2008. Sementara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap perbankan yang mencapai Rp 645 triliun lebih dinikmati para konglomerat hitam pengemplang uang negara.

”APBN tersandung dan berdarah-darah bukan karena subsidi BBM, tetapi karena bunga obligasi rekap perbankan dan utang yang dibebankan secara tidak adil kepada rakyat. Sebagian besar utang itu dibuat atas desakan IMF yang menjerumuskan bangsa dalam kehancuran,” kata Gus Choi.

FKB juga menilai pemerintah juga dinilai melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa menaikkan BBM akan menolong rakyat kecil karena BBM adalah nyawa dari semua jenis industri yang memiliki dampak dua arah, terhadap produsen dan konsumen.

”Rakyat pasti akan terpukul oleh naiknya barang-barang, karena jika BBM naik, para pengusaha akan melimpahkan bebannya kepada konsumen. Dalam situasi di mana daya beli rakyat hancur, bantuan tunai sebesar Rp 100.000 tidak akan bisa menolong rakyat miskin dari keterpurukan,” demikian dalam surat yang dikirimkan ke presiden. (nam)