Pemerintah RI Berkewajiban Menyatukan Awal Bulan Hijriyah

Jepara, NU Online
Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban menyatukan awal bulan Hijriyah atau Qamariyah sebagai penanggalan khusus yang digunakan untuk menentukan beberapa waktu ibadah penting dan hari besar umat Islam.

Kebijakan tentang penetapan awal bulan Qamariyah dibina oleh Menteri Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Di dalamnya ada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah bertugas menyelanggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah yang mencakup masalah hisab rukyat dalam penentuan awal bulan.<>

Demikian pokok diskusi yang disampaikan oleh Drs Muhyiddin Khazin MSi dalam Pelatihan Hisab Rukyat tingkat Nasional Jum'at-Senin (26-29/12) lalu di Pondok Pesantren Setinggil Kriyan, Kalinyamatan, Jepara.

Menyatukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menurut Muhyiddin Khazin merupakan salah satu upaya mewujudkan persatuan umat Islam dalam beribadah.

"Pemerintah RI berkewajiban menyatukan awal bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) sehingga nantinya tercipta persatuan umat, baik lahir maupun batin serta adanya kehidupan yang penuh rasa toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan," kata Muhyiddin sebagaimana dilaporkan kontributor NU Online, Syaiful Mustaqim.

Namun Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syari'ah Depag RI ini menyayangkan penentuan awal bulan Qamariyah masih terdapat khilaf (perbedaan) di kalangan para ulama dan pemuka agama Islam. Menurutnya di satu pihak berdasar pada rukyat (melihat bulan sabit) sedangkan hanya menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomis saja.

Dia menyontohkan puasa dan hari raya. Puasa dan hari raya selain merupakan masalah fiqh juga masalah sosial sebab, dikerjakan secara bersama-sama. Jika terdapat perbedaan maka akan berdampak yang kurang baik bagi kaum muslimin khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Islam, kata Muhyiddin, adalah agama rahmatan lil 'aalamin yang membawa konsep ukhuwah telah banyak tercatat dalam sejarah, akan tetapi dalam soal puasa dan hari raya yang seharusnya sama ternyata belum mampu bersatu hingga kini.

Selain Muhyiddin Khazin, pelatihan yang digelar selama 4 hari dan disentralkan di aula Madrasah Aliyah (MA) Nurul Islam Kriyan, Kalinyamatan Jepara ini juga dihadiri oleh KH Noor Ahmad SS, H Ahmad Izzudin M Ag, Drs Slamet Hambali, Mulyono S IP, Sriyatin Shodiq SH dan Drs Zabidi. Adapun peserta datang dari penjuru Nusantara, diantaranya Jepara, Kudus, Semarang, Grobogan, Purwokerto, Pasuruan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Manado. (nam)