Peran Ulama dalam Pembangunan Jangan Dianggap Sepele
NU Online · Rabu, 30 Mei 2007 | 23:19 WIB
Bandung, NU Online
Peran ulama dalam proses pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak bisa dianggap sepele. Pemerintahan baru KBB harus menempatkan tokoh agama sesuai tugas serta fungsinya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang direncanakan bertujuan mensejahterakan masyarakatnya.
"Pemerintah bisa meminta nasihat ulama dalam setiap proses pembangunan agar program pembangunan itu berjalan lancar, tepat sasaran, dan memperoleh ridho Allah SWT," ujar tokoh agama terkemuka Padalarang, KH Badrul Munir Fathoni kepada pers di Bandung, Rabu.
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jannah, Kertajaya, Padalarang itu mengungkapkan bahwa posisi strategis ulama harus dimanfaatkan pemerintah dengan baik.
Diharapkannya, para pemimpin KBB dapat lebih mengedepankan akhlak, karena kesalehan akhlak menjadi salah satu modal utama menuju pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan.
Tokoh ulama lainnya dari Rongga, KH Alit Munawar memandang peran sentral ulama harus ditangkap dengan benar oleh pemerintah baru. "Jangan sampai pemerintah menjauhkan diri dari ulama. Ingat, ulama adalah tokoh berpengaruh di masyarakat. Kepada ulama lah masyarakat biasa mengadukan permasalahannya," tandas dia.
Diimbaunya, siapapun pemimpin KBB agar dapat melibatkan ulama dalam mewujudkan berbagai pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk kemaslahatan umat.
Menurut dia, pemerintah dan ulama itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Jika pemerintah baru KBB berupaya menjaga jarak dengan ulama, percayalah berbagai program pembangunan tidak akan mencapai kemaslahatan.
Bagaimanapun, tukasnya, pembangunan serta pengembangan kawasan KBB harus dilaksanakan oleh pemerintah serta elemen lainnya dengan berlandaskan pada ketaqwaan terhadap Allah SWT dengan senantiasa mewujudkan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. (ant/din)
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Rakornas PB PMII dan PKC Se-Indonesia Bahas Isu Daerah Hingga Nasional
3
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
4
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
5
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
6
Khutbah Jumat: 2 Perkara yang Menyebabkan Amal Ibadah Ditolak
Terkini
Lihat Semua