Jakarta, NU Online
Lembaga-lembaga Amil Zakat yang makin banyak bermunculan akhir-akhir ini perlu melewati proses sertifikasi lebih dulu sebelum melakukan pengumpulan zakat di masyarakat.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan di sela dialog dengan DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan, suatu lembaga pengumpul dana sudah seharusnya mendapatkan kepercayaan masyarakat secara penuh.
"Organisasinya harus jelas, programnya apa saja, bagaimana penyalurannya. Jadi jangan hanya mengandalkan kemampuan mengumpulkan dana dari masyarakat tapi tidak dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Ia juga menyetujui perlunya penertiban lembaga-lembaga Amil Zakat yang tidak jelas, karena sekarang ini sangat mudah menjadi amil zakat dengan berbekal akte notaris dan badan hukum.
Lembaga-lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertebaran, menurut dia, sebenarnya merupakan lembaga yang dikoordinasikan oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) seperti disebutkan dalam Keppres No 103/2004 di mana Baznas menjadi koordinator pengelolaan zakat di Indonesia.
Ditanya tentang pembayaran zakat melalui internet, kartu kredit hingga berzakat dengan SMS dan sejenisnya yang mulai marak akhir-akhir ini, menurut Amidhan, tak menjadi masalah.
"Yang penting niat dan uangnya yang disumbangkan itu. Karena segala sarana tersebut hanya merupakan teknologi yang sifatnya netral," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Diskusi Kabla Muktamar Ke-35 di Unusia: Pengendali NU Kian Anonim, Perlu Menjaga Jarak dari Intervensi Negara
2
Akui Dapat Banyak Kritik, Presiden Prabowo Heran MBG Disebut Pemborosan
3
Pendukung Spanyol Kibarkan Bendera Palestina Sepanjang Turnamen Piala Dunia 2026
4
Gempa 7,3 Magnitudo Guncang Meksiko, Tidak Ada Korban Maupun Kerusakan Langsung
5
Fachry Ali Ulas Muktamar Cipasung 1994 Jadi Perlawanan NU terhadap Intervensi Pemerintah
6
Lowongan Kerja Belum Ramah Difabel, Di Mana Letak Keadilannya?
Terkini
Lihat Semua
