Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mau berkomentar soal isu reshuffle kabinet yang mulai bergulir menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY. Sikap PKB baru akan disampaikan setelah Presiden SBY memberikan evaluasinya.
"Yang penting kita dengar dulu evaluasi dari Pak SBY seperti apa, karena yang memberi target kan Pak SBY," kata Sekjen DPP PKB Lukman Edy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (12/1).<>
Menurut Ketua FPKB MPR ini, persoalan reshuffle murni menjadi hak dan kewenangan presiden. Karena itu, semua pihak hanya bisa menilai tanpa bisa melakukan intervensi apalagi memaksa hak prerogatif presiden tersebut.
"Kita ingin melihat apa kerja para menteri bisa memenuhi atau tidak menurut Pak SBY. Setelah itu, baru kita bisa komentar. Kalau komentar dulu, terus menurut saya memenuhi, tetapi menurut Pak SBY tidak, bagaimana?" kata Lukman balik bertanya.
Terkait wacana perlunya dilakukan evaluasi atas efektivitas koalisi, Lukman mendukung upaya tersebut. Namun evaluasi harus dilakukan secara fair dan transparan agar publik bisa melihat dan ikut mengawal.
"Itu (evaluasi) sudah ada secara periodik di kontrak politik. Jadi kalau saya setuju dan sangat diperlukan," tegas mantan menteri PDT ini. (min)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mau berkomentar soal isu reshuffle kabinet yang mulai bergulir menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY. Sikap PKB baru akan disampaikan setelah Presiden SBY memberikan evaluasinya.
"Yang penting kita dengar dulu evaluasi dari Pak SBY seperti apa, karena yang memberi target kan Pak SBY," kata Sekjen DPP PKB Lukman Edy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (12/1).<>
Menurut Ketua FPKB MPR ini, persoalan reshuffle murni menjadi hak dan kewenangan presiden. Karena itu, semua pihak hanya bisa menilai tanpa bisa melakukan intervensi apalagi memaksa hak prerogatif presiden tersebut.
"Kita ingin melihat apa kerja para menteri bisa memenuhi atau tidak menurut Pak SBY. Setelah itu, baru kita bisa komentar. Kalau komentar dulu, terus menurut saya memenuhi, tetapi menurut Pak SBY tidak, bagaimana?" kata Lukman balik bertanya.
Terkait wacana perlunya dilakukan evaluasi atas efektivitas koalisi, Lukman mendukung upaya tersebut. Namun evaluasi harus dilakukan secara fair dan transparan agar publik bisa melihat dan ikut mengawal.
"Itu (evaluasi) sudah ada secara periodik di kontrak politik. Jadi kalau saya setuju dan sangat diperlukan," tegas mantan menteri PDT ini. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Khutbah Idul Fitri 1447 H: Dari Ramadhan menuju Ketakwaan dan Kepedulian Sosial
2
Hilal Belum Penuhi Imkanur Rukyah, PBNU Harap Kemenag Konsisten pada Kriteria MABIMS
3
Niat Zakat Fitrah Lengkap untuk Diri Sendiri, Keluarga, dan Orang Lain yang Diwakilkan
4
Khutbah Idul Fitri Bahasa Sunda: Ciri Puasa nu Ditampi ku Allah
5
Khutbah Idul Fitri: Menjaga Fitrah Setelah Ramadhan Berlalu
6
Kultum Ramadhan: Memaksimalkan Doa 10 Malam Terakhir
Terkini
Lihat Semua
