Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mau berkomentar soal isu reshuffle kabinet yang mulai bergulir menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY. Sikap PKB baru akan disampaikan setelah Presiden SBY memberikan evaluasinya.
"Yang penting kita dengar dulu evaluasi dari Pak SBY seperti apa, karena yang memberi target kan Pak SBY," kata Sekjen DPP PKB Lukman Edy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (12/1).<>
Menurut Ketua FPKB MPR ini, persoalan reshuffle murni menjadi hak dan kewenangan presiden. Karena itu, semua pihak hanya bisa menilai tanpa bisa melakukan intervensi apalagi memaksa hak prerogatif presiden tersebut.
"Kita ingin melihat apa kerja para menteri bisa memenuhi atau tidak menurut Pak SBY. Setelah itu, baru kita bisa komentar. Kalau komentar dulu, terus menurut saya memenuhi, tetapi menurut Pak SBY tidak, bagaimana?" kata Lukman balik bertanya.
Terkait wacana perlunya dilakukan evaluasi atas efektivitas koalisi, Lukman mendukung upaya tersebut. Namun evaluasi harus dilakukan secara fair dan transparan agar publik bisa melihat dan ikut mengawal.
"Itu (evaluasi) sudah ada secara periodik di kontrak politik. Jadi kalau saya setuju dan sangat diperlukan," tegas mantan menteri PDT ini. (min)
Terpopuler
1
Prof Ainun Na'im, Guru Besar Akuntansi yang Jadi Bendahara Umum PBNU
2
Innalillahi, Mustasyar PBNU Nyai Machfudhoh Aly Ubaid Wafat
3
Jejak Karier Mohammad Nuh: Dari Menteri hingga Katib Aam PBNU 2026-2031
4
Hari Santri 2026, PBNU Instruksikan Apel Serentak, Layanan Sosial, Ziarah Ulama, hingga Mujahadah Palestina
5
PBNU Terbitkan Pedoman Pelaksanaan Hari Santri 2026
6
Kelas Publik Dekolonisasi Bahas Cara Melepas Pengaruh Kolonial dalam Kehidupan
Terkini
Lihat Semua
