PMII Desak Pemerintah Penuhi 20 Persen Anggaran Pendidikan

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan. Pasalnya, pendidikan Indonesia dinilai semakin merosot karena minimnya anggaran. PMII juga menilai pemerintah, dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional (Depdiknas) kurang serius menjalankan tugasnya.

“PMII merasa bahwa kualitas pendidikan nasional kita semakin merosot. Ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Saya minta anggaran 20 persen itu dilaksanakan secepatnya,” kata Ketua Umum PB PMII, Hery Haryanto Azumi kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/5).

Bagi PMII, kata Hery, pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Pemerintah dinilai PMII belum memahami dengan baik pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa.

“Masih belum ada kesepahaman bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depan (human investment). Secara anggaran, pendidikan mestinya dimasukkan ke dalam anggaran investasi, bukan pengeluaran,” paparnya.

Lebih lanjut, alumnus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini menambahkan, bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain yang telah berhasil melakukan pembangunan dengan pendidikan yang tertata rapi. ”Karena komitmen yang tinggi terhadap human investment ini, seperti Malaysia, Jepang, Cina, Amerika Latin dan lain-lain,” jelasnya.

Upaya perbaikan mutu pendidikan nasional, kata Hery, adalah tanggungjawab pemerintah dan semua elemen bangsa yang peduli terhadap masa depan bangsa. Dikatakan, bangsa ini selamanya tidak akan mengalami kemajuan, tanpa adanya pendidikan yang mencerdaskan.

“Pendidikan tidak hanya tanggung-jawab pemerintah, tetapi juga semua elemen bangsa yang peduli dengan masa depan Indonesia. Tentunya, pemerintah sebagai aparatur resmi negara mampu mewujudkan amanah nasional,” jelasnya.

Menanggapi kesulitan pemerintah memenuhi 20 persen anggaran pendidikan, Hery mengatakan, problem keterbatasan anggaran dapat diselesaikan seandainya pemerintah serius dan mampu menutup kebocoran anggaran. “Kita bisa kalau kita memiliki keseriusan untuk menutup kebocoran-kebocoran anggaran. Pemerintah hendaknya mampu bernegosiasi dalam hal jumlah dan pembayaran utang negara,” katanya. (rif/amh)