Presiden Terpilih Harus Jalankan Amanat Rakyat

Jakarta, NU Online
Presiden terpilih dan pihak oposisi yang menguasai parlemen hendaknya secara bersama menjalankan kebijakan yang diamanatkan rakyat. Sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan konsesi kepentingan elite semata dan kalau hal itu dilakukan, rakyat akan kembali melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan mereka.

Demikian diungkapkan Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Enceng Sobirin Nadj kepada NU Online di Jakarta, Selasa (5/10).  Menurutnya, realitas politik saat ini memang tidak menguntungkan Presiden terpilih SBY seperti diumumkan KPU kemarin (4/10) yang mendapat dukungan minoritas di parlemen. Konsekwensi itu, lanjut Enceng pemerintah kedepan akan melakukan kompromi dengan parlemen, untuk menghindari instabilitas politik.

Karena itu kedepan, proses demokratisasi yang dibangun jangan berhenti menjadi sekadar demokrasi prosedural (crafting democracy) di mana perubahan yang demokratis diserahkan atau dikuasai oleh elite politik, tapi harus dibuka partisipasi masyarakat sipil dalam mengontrol jalannya kekuasaan. Untuk itu, lanjut Enceng proses apapun yang terjadi diantara elite penguasa jangan sampai mundur lagi dengan yang telah dicapai saat ini, untuk membentuk pemerintah yang lebih berkualitas. "Bangsa ini jangan sampai terperosok lagi ke dalam sistem yang lebih buruk hanya karena pertikaian elite politik semata," katanya.

Ditambahkan Enceng, pembelajaran demokrasi melalui pemilihan umum secara langsung kemarin harus betul-betul menjadi pengalaman publik untuk mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Baik pemerintah maupun rakyat harus mampu bersama-sama memanfaatkan peluang demokrasi yang dibangun. "Jangan sampai partisipasi rakyat hanya dijadikan pengalaman kekuasaan sebagai justifikasi demokratik semata, tapi harus benar-benar dijadikan peluang untuk membangun demokrasi yang lebih baik," ungkapnya. (Cih)