Profesor Pertanian Gugat Iklan Swasembada Beras PKS-Demokrat

Yogyakarta, NU Online
Profesor di bidang pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Mohammad Maksum menggugat iklan politik tentang swasembada beras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi swasta. Iklan itu dinilai membodohi rakyat tani miskin (RTM).

Menurutnya, klaim swasembada beras 2008 masih sarat pertanyaan. Kalau pun swasembada benar-benar terjadi bukan disebabkan oleh program pembangunan, namun oleh usaha RTM sendiri yang aktif berproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidup.<>

“Sungguh semua itu adalah politisasi  yang berlebihan terhadap sebuah capaian dan keputusan politik. Atau barangkali lebih lebih tepat kalau disebut sebagai kebodohan politis dan pembodohan publik,” kata Prof Maksum kepada NU Online di Yogyakarta, Rabu (11/3).

Menurut Prof Maksum yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta, masyarakat Indonesia sudah sangat beradab dan tidak akan terpengaruh dengan model kampanye murahan. “Membangun simpati publik seharusnya dibangun dengan level keberadaban yang lebih tinggi,” katanya.

Seperti disimak dalam tayangan iklan televisi, program swasembada beras pemerintah diklaim secara sepihak oleh PKS sebagai prestasi dari menteri yang merupakan partai kader ini. Sementara Partai Demokrat mengklaim swasembada itu merupakan prestasi presiden yang berasal dari partai ini.

Maksum menyebutkan sedikitnya 5 partai politik yang mengklaim atas monopli prestasi bahwa tahun 2008 tidak impor beras.

“Swasembada beras diklaim sebagai keberhasilan partai A dan disahut partai B. Kemudian sukses tersebut juga disamput oleh partai C lalu ditimpali parpol D dan E dengan menjanjikan implikasi kesejahteraan RTM mendatang yang lebih baik. Itu semua materi kampanye berbasis isu yang persis sama. Padahal realitasnya swasembada beras itu masih menyimpan segudang persoalan,” katanya.

Ditambahkan, iklan lainnya yang menggelikan adalah soal penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Beberapa pejabat pemerintahan dari partai politik tertentu menaikkan harga BBM kemudian menurunkannya pada saat musim kampanye.

”Lihat saja Malaysia sudah bertubi-tubi menurunkan harga BBM-nya bahkan jauh hari sebelumnya, juga beberapa negara tentangga kita yang lain. Dari fakta itu bukankah justru lebih tepat kalau keputusan penurunan tersebut dimaknai sebagai sebuah keterlambatan, bukan prestasi,” kata Maksum. (nam)