Menko PMK Minta Pemda Cek Semua Daycare di Daerah Untuk Cegah Kekerasan Anak

Jakarta, NU Online

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengecek semua kondisi tempat-tempat penitipan anak atau daycare di daerahnya masing-masing guna mencegah kekerasan terhadap anak.

 

“Kami juga meminta kepada pemda-pemda yang lain untuk melakukan pengecekan tentang kondisi daycare yang ada di daerah masing-masing,” ujar Pratikno usai rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor PMK, Jakarta pada Kamis (30/4/2026).

 

Pratikno juga mengajak semua pihak antar kementerian/Lembaga (K/L), pemda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap anak melalui perannya masing-masing.

 

“Saya mengajak semua pihak, semua lintas K/L, pemerintah daerah, KPAI, para organisasi sosial, organisasi pendidikan, keagamaan, untuk bersama-sama bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak kita sebaik mungkin, pengasuhan semakin baik, pendidikan semakin baik, termasuk kesehatan,” katanya.

 

Ia menjabarkan bahwa rapat tingkat menteri tersebut membahas sejumlah upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola daycare dari berbagai aspek, mulai regulasi hingga pengawasan di lapangan.

 

“Tadi kami sudah membahas, mengeksplor banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan, mulai dari standarisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain, termasuk pengawasan di lapangan, insentif dan disinsentif,” tutur Pratikno.

 

“Jadi, banyak hal yang sudah kita elaborasi. Jadi, tadi sudah kita elaborasi secara detail dan kita akan segera membentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti ini,” lanjutnya.

 

Pratikno mengatakan bahwa RTM tersebut digelar tidak hanya bertujuan merespons kasus yang terjadi di Daycare Little Aresha, Kota Yogayakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga memperbaiki tata kelola yanan daycare secara menyeluruh.

 

“RTM ini bukan hanya merespons kasus itu, tetapi yang lebih penting juga adalah perbaikan tata kelola penjaminan mutu layanan ke depan,” ujarnya.

 

RTM tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.