Warta
PWNU Jatim: Anjuran Golput Tidak Mendidik Masyarakat
NU Online · Selasa, 9 Desember 2008 | 08:30 WIB
Surabaya, NU Online
Anjuran untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput pada pemilihan umum (pemilu) merupakan tindakan yang tidak mendidik masyarakat. Sebab, pemilu merupakan bagian dari upaya mencari pemimpin bangsa atau umat yang lebih baik.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Abdi Manaf, di Surabaya, beberapa waktu lalu. “Praktik anjuran golput sangat tidak mendidik,” tandasnya.<>
Ia menjelaskan, bila semua masyarakat mengambil sikap golput, maka akan sangat membahayakan. Sebab, nanti akan berlaku hukum rimba karena tak ada pemimpin, tak ada hukum yang berlaku.
Manaf mencontohkan di zaman Rasulullah Muhammad. Ada tiga orang yang tengah melakukan perjalanan jauh. Lalu, diperintahkan salah seorang dari ketiganya untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan tersebut. “Para kiai sudah paham, sebab ada di haditsnya,” terangnya.
Ia mengingatkan semua pihak agar dalam penetapan hukum agama, harus dihindari kepentingan politik praktis sesaat. Menjelang dan saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyak terjadi ‘penggiringan’ terhadap masalah hukum agama.
“Perlu dipahami pula secara keseluruhan oleh warga NU bahwa mencari pemimpin itu hukumnya wajib dan telah diputuskan dalam Muktamar,” tutur Manaf. (yan)
Anjuran untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput pada pemilihan umum (pemilu) merupakan tindakan yang tidak mendidik masyarakat. Sebab, pemilu merupakan bagian dari upaya mencari pemimpin bangsa atau umat yang lebih baik.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Abdi Manaf, di Surabaya, beberapa waktu lalu. “Praktik anjuran golput sangat tidak mendidik,” tandasnya.<>
Ia menjelaskan, bila semua masyarakat mengambil sikap golput, maka akan sangat membahayakan. Sebab, nanti akan berlaku hukum rimba karena tak ada pemimpin, tak ada hukum yang berlaku.
Manaf mencontohkan di zaman Rasulullah Muhammad. Ada tiga orang yang tengah melakukan perjalanan jauh. Lalu, diperintahkan salah seorang dari ketiganya untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan tersebut. “Para kiai sudah paham, sebab ada di haditsnya,” terangnya.
Ia mengingatkan semua pihak agar dalam penetapan hukum agama, harus dihindari kepentingan politik praktis sesaat. Menjelang dan saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyak terjadi ‘penggiringan’ terhadap masalah hukum agama.
“Perlu dipahami pula secara keseluruhan oleh warga NU bahwa mencari pemimpin itu hukumnya wajib dan telah diputuskan dalam Muktamar,” tutur Manaf. (yan)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
2
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
3
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui Kurban
4
Rapat Pleno PBNU: Munas dan Konbes Digelar 20-21 Juni 2026, Lokasi Diputuskan Menyusul
5
Khutbah Idul Adha 2026: Gotong Royong dalam Pengelolaan Kurban
6
Khutbah Jumat: Meraih Pertolongan Allah dengan Membantu Sesama
Terkini
Lihat Semua
