Surabaya, NU Online
Gubernur Jawa Timur Soekarwo memasrahkan rencana penutupan lokalisasi Dolly ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Ditemui Antara di Surabaya, Rabu, Soekarwo mengaku menyerahkan upaya penutupan dan mendorong Risma agar secara serius menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut.&l<>t;br />
"Saya serahkan ke Bu Wali, dan akan terus saya dorong. Sebagai Gubernur, sudah menjadi tanggung jawab saya," ujar pria berkumis yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Dijelaskannya, penutupan lokalisasasi bukannya tanpa solusi dan harus memikirkan nasib pekerja seks komersial (PSK) setelah tidak lagi bekerja di dunia pelacuran.
"Saya menyerahkannya ke Bu Wali, dan saya yakin bisa. Bahkan untuk persoalan keuangan dalam mengurus segala sesuatunya, saya siap membantu," tukasnya.
Disinggung "deadline" Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim yang menginginkan penutupan lokalisasi ditutup dalam kurun waktu empat tahun mendatang, mantan Sekretaris Daerah Jatim tersebut senang mendapat bantuan dukungan.
"Saya senang mendapat dukungan dari PWNU Jatim. Sebab bagaimanapun praktik pelacuran di lokalisasi Dolly tidak bisa dibiarkan," ucap dia.
Terkait usulan kerja sama dengan Muspida, Pakde Karwo tetap menyerahkan semuanya kepada Risma. "Itu urusan Bu Wali, dan saya serahkan semuanya," katanya.
Sebelumnya, PWNU Jatim mendukung gagasan Pemprov Jatim tentang penutupan lokalisasi Dolly. "Kami akan melihat keseriusan itu, karena itu kami usulkan Pemprov Jatim segera membentuk Tim Muspida yang melibatkan birokrat, akademisi, dan lembaga sosial," kata Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah. (ant/bil)
Gubernur Jawa Timur Soekarwo memasrahkan rencana penutupan lokalisasi Dolly ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Ditemui Antara di Surabaya, Rabu, Soekarwo mengaku menyerahkan upaya penutupan dan mendorong Risma agar secara serius menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut.&l<>t;br />
"Saya serahkan ke Bu Wali, dan akan terus saya dorong. Sebagai Gubernur, sudah menjadi tanggung jawab saya," ujar pria berkumis yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Dijelaskannya, penutupan lokalisasasi bukannya tanpa solusi dan harus memikirkan nasib pekerja seks komersial (PSK) setelah tidak lagi bekerja di dunia pelacuran.
"Saya menyerahkannya ke Bu Wali, dan saya yakin bisa. Bahkan untuk persoalan keuangan dalam mengurus segala sesuatunya, saya siap membantu," tukasnya.
Disinggung "deadline" Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim yang menginginkan penutupan lokalisasi ditutup dalam kurun waktu empat tahun mendatang, mantan Sekretaris Daerah Jatim tersebut senang mendapat bantuan dukungan.
"Saya senang mendapat dukungan dari PWNU Jatim. Sebab bagaimanapun praktik pelacuran di lokalisasi Dolly tidak bisa dibiarkan," ucap dia.
Terkait usulan kerja sama dengan Muspida, Pakde Karwo tetap menyerahkan semuanya kepada Risma. "Itu urusan Bu Wali, dan saya serahkan semuanya," katanya.
Sebelumnya, PWNU Jatim mendukung gagasan Pemprov Jatim tentang penutupan lokalisasi Dolly. "Kami akan melihat keseriusan itu, karena itu kami usulkan Pemprov Jatim segera membentuk Tim Muspida yang melibatkan birokrat, akademisi, dan lembaga sosial," kata Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah. (ant/bil)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Pentingnya Berpikir Logis dalam Islam
2
Keputusan Libur Ramadhan Menunggu Surat Edaran Lintas Kementerian
3
Gus Baha Akan Hadiri Peringatan Isra Miraj di Masjid Istiqlal Jakarta pada 27 Januari 2025
4
Khutbah Jumat: Mari Bangkitkan Semangat Mempelajari Ilmu Agama
5
Komnas Haji: Pengurangan Petugas Haji 2025 Jadi Tantangan dan Titik Krusial
6
Ketum PBNU: NU Berdiri untuk Bangun Peradaban melalui Pendidikan dan Keluarga
Terkini
Lihat Semua
