SPI Desak Pemerintah Sejahterakan Rakyat

Jakarta, NU Online
Indonesia merupakan negara agraris, namun menjadi pengimpor pangan terbesar di dunia, dengan rata-rata nilai impor pangan yang mencapai Rp 110 trilyun per tahun.  Kebijakan impor pangan ini telah mengantarkan Indonesia ke jurang krisis pangan.

"Pengaturan pangan harus dibawah kendali negara, karena negara berkewajiban menjamin dan memenuhi salah satu hak dasar rakyat ini. Sayangnya kondisi tersebut jauh panggang dari api. Kebijakan pangan negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pasar," kata Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta, Rabu (10/8).<>

Menurut Henry, fluktuasi harga pangan sulit dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya harga pangan melambung tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin. 

Selain itu, menurut Henry, lemahnya peran negara dalam sistem distribusi  membawa konsekuensi pada fluktuasi harga beberapa komoditi strategis yang mengikuti mekanisme pasar dan kemudian seringkali diikuti kelangkaan komoditi pada waktu-waktu tertentu, seperti saat menjelang hari raya.

"Hal ini menyulitkan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berpendapatan rendah yang rata-rata 73% pendapatannya sudah habis untuk pemenuhan kebutuhan pangan," kata Henry.


Sementara itu,  Bulog yang diharapkan menjadi garda depan dalam menjalankan distribusi dan cadangan pangan tidak bisa diharapkan. Sejak awal pendiriannya, Bulog merupakan salah satu instrumen pelaksana kebijakan pangan nasional.

"Perannya terus mengalami pasang surut dan fungsi Bulog terus dipersempit sampai akhirnya memberi peluang yang besar bagi swasta untuk mengimpor beras," tandas Henry.


Redaktur     : Syaifullah Amin