Tiga Capres-cawapres Belum Punya Program Ekonomi Kerakyatan

Jakarta, NU Online
Tiga calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan berebut suara dalam pemilihan presiden Juli mendatang belum menawarkan program ekonomi kerakyatan. Meski demikian semua calon menampik penilaian bahwa mereka menganut faham ekonomi neoliberal.

”Delapan program yang ditawarkan pasangan Megawati-Prabowo bukan ekononmi kerakyatan,” kata ekonom dan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi kosolidasi ekonomi kerakyatan bertajuk ”Ini Dia Ekonomi Kerakyatan” di Gedung Galeri Cipta, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Rabu (3/6).<>

Sementara itu, kata Ichsan, program ”Kemandirian Ekonomi” dari pasangan Jussuf Kalla-Wiranto juga bukan ekonomi kerakyatan. Menurutnya pasangan ini masih menyetujui program pencabutan subsidi BBM dan subsidi pupuk. Pencabutan subsidi ini, menurutnya, bukan ciri ekonomi kerakyatan.

”Anda-anda para petani juga harus siap-siap kesulitan mendapatkan benih dan akan dihukum karena pelanggaran hak cipta,” katanya.

Pasangan lainnya, Susilo bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang paling gencar menolak anggapan berpaham ekonomi neoliberal malahan tidak mempunyai program ekonomi kerakyatan sama sekali.

”Kalau Boediono sudah tidak usah dibahas. Saya ini anggota DPR dan dia yang menjalankan ekonomi neoliberal kog, mau ngomong apa. Kalau ada yang ngomong mereka bukan neolib, berarti nggak mengerti apa itu neilib,” katanya.

Menurut Ichsan, ekonomi kerakyatan telah diamanatkan oleh konstitusi. “Kalau ada yang takut dituding neolib, berarti mereka telah melanggar konstitusi,” katanya.

Poin utama dalam ekonomi kerakyatan, menurut Ichsan dijelaskan dalam 2 UUD 1945 bahwa ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. “Dalam ekonomi kerakyatan tidak ada penguasaan yang berlebihan pada swasta,” kata Ichsan.

Pembicara lainnya, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan, tidak ada ekonomi kerakyatan tanpa reformasi agraria dan kedaulatan pangan.

“Kebijakan-kebijakan neoliberal menyebabkan semakin meluasnya orang-orang yang tak bertanah di pedesaan. Tanah-tanah dikuasai oleh segelintir orang. Hilangnya mata pencaharian masyarakat di pedesaan telah mendorong tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota,” katanya.

Ditambahkannya, kebijakan pemerintah selama ini dinilai tidak mengarah pada kedaulatan pangan. Pemerintah membuka pasar dalam negeri seluas-luasnya, bahkan bea masuk beras dan kedelai pernah mencapai nol persen.

“Peran negara dikurangi. Regulasi-regulasi untuk perlindungan rakyat diperlemah, dan sebaliknya dukungan terhadap modal besar diperkuat,” kata Henry Saragih. (nam)