Ulama Berpolitik Hukumnya Tergantung Kondisi

Padang, NU Online
Setiap menjelang pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan umum kepala daerah, keterlibatan ulama selalu menjadi polemik. Keterlibatan ulama dalam politik pun jadi sorotan, boleh atau tidak.

Dalam pembahasan masalah keagamaan atau bahtsul masail diniyah yang diselenggarakan menjelang Konferensi Wilayah NU XI Sumbar di asrama Haji Parupuk Tabing Padang, para mubahitsin (pembahas) berpendapat bahwa ulama berpolitik hukumnya tergantung kondisi. Ulama berpolitik hukumnya bisa mubah, wajib, sunat dan malah menjadi haram.<>

Dosen STAI Batusangkar Sumbar Dr. ALimin, Lc. M.Ag yang mengkaji ulama berpolitik dari perspektif hukum Islam menyebutkan, ulama diharapkan terjun ke dunia politik guna menjernihkan kekeruhan yang terdapat pada politik, bukan menjadi keruh atau membuat kekeruhan baru. Sehingga kedatangan ulama sangat ditunggu pada panggung politik.

“Ulama yang tidak terjun pada politik, sedangkan ia merasa punya potensi untuk melakukannya tidaklah lebih baik dari ulama yang melakukannya, karena orang yang teruji oleh godaan manusia lalu ia sabar dalam ujiannya lebih baik dari orang yang lari dari keramaian karena takut godaan dan gangguan manusia,” kata Alimin dalam bahtsul masail Selasa malam (27/7).

Dikatakan, berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan, kata Alimin.

Wakil Katib Syuriah PWNU Sumbar HM Guswandi Syas, Lc.MA menyebutkan, ulama berpolitik harus berdasarkan Al Qur’an dan hadist. Kelompok Wahabi dan Salafi memboleh ulama berpolitik. “NU sendiri banyak tokohnya berpolitik. Yang penting itu bagaimana ulama menegakkan kekuasaan dengan nilai-nilai Islam,” kata Guswandi yang juga dosen IAIN Imam Bonjol Padang. (arm)