Jakarta, NU Online
Pemerintah menyatakan zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam tetap merupakan pengurang dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) berdasar pasal 9 UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru yaitu UU Nomor 36 tahun 2008.
"Pemerintah berpendapat bahwa dari rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh tahun 2008, secara jelas dan terang benderang ditentukan bahwa zakat merupakan pengurang dalam menentukan besarnya PKP," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.<>
Menkeu menyatakan hal itu ketika mewakili pemerintah memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU PPh tahun 2008 di Gedung MK Jakarta, Kamis (26/2) lalu.
Menurut Menkeu, zakat tetap merupakan salah satu pengeluaran yang diperbolehkan untuk dikurangkan dalam menentukan besarnya PKP. Hal itu dapat dilihat dari frasa
"Untuk menentukan besarnya PKP... tidak boleh dikurangkan:... kecuali ... zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah...".
Ia menyebutkan, ketentuan itu sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Frasa "yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah", menurut Menkeu, dimaksudkan sebagai syarat untuk diakuinya zakat sebagai pengurang penghasilan yaitu hanya zakat yang benar-benar diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
"Selain itu, syarat tersebut juga merupakan alat kontrol bagi pemerintah dan WP terkait dengan kebenaran pembayaran zakat yang dilakukan WP tersebut," kata Menkeu dalam sidang yang dipimpin Ketua MK, Moh. Machfud MD. (sam)
Pemerintah menyatakan zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam tetap merupakan pengurang dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) berdasar pasal 9 UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru yaitu UU Nomor 36 tahun 2008.
"Pemerintah berpendapat bahwa dari rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh tahun 2008, secara jelas dan terang benderang ditentukan bahwa zakat merupakan pengurang dalam menentukan besarnya PKP," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.<>
Menkeu menyatakan hal itu ketika mewakili pemerintah memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU PPh tahun 2008 di Gedung MK Jakarta, Kamis (26/2) lalu.
Menurut Menkeu, zakat tetap merupakan salah satu pengeluaran yang diperbolehkan untuk dikurangkan dalam menentukan besarnya PKP. Hal itu dapat dilihat dari frasa
"Untuk menentukan besarnya PKP... tidak boleh dikurangkan:... kecuali ... zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah...".
Ia menyebutkan, ketentuan itu sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Frasa "yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah", menurut Menkeu, dimaksudkan sebagai syarat untuk diakuinya zakat sebagai pengurang penghasilan yaitu hanya zakat yang benar-benar diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
"Selain itu, syarat tersebut juga merupakan alat kontrol bagi pemerintah dan WP terkait dengan kebenaran pembayaran zakat yang dilakukan WP tersebut," kata Menkeu dalam sidang yang dipimpin Ketua MK, Moh. Machfud MD. (sam)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Sambangi PBNU, 23 PWNU Sampaikan Harapan Soal Muktamar ke-35 NU
2
Khutbah Jumat: Memulai Kebaikan dari Diri Sendiri
3
Khutbah Jumat: Allah Tidak Membebani Hamba di Luar Batas Kemampuannya
4
Innalillahi, Pengurus Muslimat NU Kemayoran Wafat dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi
5
Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara, KRL Hanya Beroperasi hingga Stasiun Bekasi
6
Sempat Hilang, Karyawan Kompas TV Aini Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Terkini
Lihat Semua
